Penanganan Banjir di Aceh Utara Tak Serius, Kepala Bappeda Aceh Utara : Wewenang Provinsi

LHOKSUKON – Anggota DPRA Aceh, Ketua DPRK Aceh Utara bersama perwakilan Pemkab Aceh Utara, akademisi serta tokoh masyarakat di Kabupaten setempat mengadakan diskusi penanganan banjir, Selasa (12/10/2022) malam.

Di akhir pertemuan tersebut juga disampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Pusat dan Aceh untuk membantu Pemkab Aceh Utara dalam penanganan banjir.

Karena, Pemerintah Pusat dan Aceh juga memiliki kewajiban untuk penanganan banjir di Aceh Utara.

Diskusi tersebut diadakan Anggota DPR Aceh, Mawardi alias Tgk Adek bersama WA Grup The Light From Pase yang diketuai Ir Muhammad Hatta SST MT, masyarakat asal Lhoksukon yang juga Koordinator Humas dan Kerjasama Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Diskusi itu berlangsung dalam Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara.

Kegiatan itu dilakukan karena persoalan banjir di Lhoksukon, dan sekitarnya menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah sampai ke titik terendah.

Hal ini akibat persoalan banjir yang terjadi di Aceh Utara sudah belasan tahun dan sampai sekarang belum ada penanganan yang serius.

“Pertemuan malam ini untuk saling memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk penanganan banjir di Aceh Utara,” ujar Muhammad Hatta yang menjadi moderator dalam diskusi tersebut.

Karena itu, semua pihak harus mendoakan, saling menguatkan dan bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan serta kapasitas yang dimiliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara.

Anggota DPRA, Mawardi menyebutkan, penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

"Pada 3 Agustus 2022, kami semua anggota DPRA Dapil V (Aceh Utara dan Lhokseumawe) sudah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan Para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara,” ujar Tgk Adek.

Baca juga: Debit Air Mulai Surut, Ratusan Prajurit TNI Bersihkan Lokasi Banjir di Aceh Utara

Baca juga: Mahasiswa Galang Dana untuk Korban Banjir di Aceh Utara 

Ketika itu, kata mawardi, hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Setdakab Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Utara dan perwakilan dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, di Ruang Aula Sebaguna Kantor Gubernur Aceh.

“Butuh ikhtiar kita bersama supaya banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya,” ujar Mawardi.

Sementara Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali mengatakan, banjir yang telah menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan yang permanen dan butuh dukungan semua pihak supaya penanggulangan banjir bisa teratasi.

"Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir, itu baik dari pemerintah maupun anggota DPRA," ujar Arafat.

Anggota DPRA Dapil V, Ridwan Yunus SH menyampaikan, bencana banjir dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.

Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional.

“Pimpinan DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara," saran Ridwan Yunus.

Sementara Ketua KPA Wilayah Pase, H Abubakar yang lebih kenal dengan Abu Len mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA.

Semuanya harus berpikir untuk menangani banjir di Aceh Utara.

"Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Baca juga: Kasau Kirim 1.000 Paket Sembako dan Beri Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Banjir di Aceh Utara

Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya," harapnya.

Kepala Bappeda Aceh Utara, M Nasir SSos MSi menyampaikan, kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak ada di propinsi bukan di kabupaten.

Menurut BPBA, Detail Engineering Design (DED) untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada.

“Bapak Pj Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara," terangnya.

Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Edi Anwar ST dalam pertemuan itu menyampaikan, jika Waduk Keureuto rampung pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara.

Di samping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Ir Rizal Syahyadi ST MEngSc menyampaikan, Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk atasi banjir di Aceh Utara.

"Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai.

Setelah itu diketahui, kita bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara," pungkasnya.

Tokoh masyarakat dan Pemuda Aceh Utara yang hadir dalam pertemuan tersebut Shaifuddin Fuady SAg MA, Teuku Hidayatuddin SE, Teuku Asmoni Alwi SE, Fachrurriza SIP, Vicky Maldini SE MSM, Tgk Hafiz Almansuri, H Ibnu Sakdan, Muhammad Mizlan Nuzuly MAP, Iptu Faisal SH, Kabid Pengairan PUPR Aceh Utara, M Jafar, Tgk Junaidi, Umar Adam, dan Tgk Murhaban SH. (bah)

Baca juga: Kerugian Banjir di Aceh Utara Capai Rp 65 Miliar

Baca juga: Kerugian Banjir di Aceh Utara Saat Ini Sudah Capai Rp 65 Miliar, Kemungkinan Terus Bertambah