Komisi Pemilihan Umum Pakistan Diskualifikasi Mantan Perdana Menteri Imran Khan, Ini Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM, ISLAMABAD - Komisi Pemilihan Umum Pakistan, Jumat (21/10/1022) mendiskualifikasi mantan Perdana Menteri Imran Khan memegang jabatan publik.

Khan dituduh gagal menyatakan aset yang diperolehnya dari penjualan hadiah negara.

Khan dituduh menyalahgunakan posisinya untuk membeli dan menjual hadiah yang diterima selama kunjungan kenegaraan ke luar negeri yang bernilai lebih dari $635.497 atau 140 juta rupee.

Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan lima orang mengumumkan putusan dalam kasus Toshakhana terhadap Khan berdasarkan Pasal 63(1) P.

Dimana, memutuskan mantan perdana menteri itu dinyatakan bersalah atas praktik korupsi.

Pasal tersebut menyatakan seseorang akan didiskualifikasi dari dipilih atau menjadi, anggota parlemen.

Baca juga: Partai Imran Khan Menangkan Enam dari Delapan Kursi Majelis, Sebut Popularitasnya Belum Habis

Khan untuk sementara didiskualifikasi dari dipilih atau dipilih sebagai anggota Majlis-e-Shoora ( Parlemen) atau Majelis Provinsi di bawah undang-undang yang berlaku saat ini.

Anggota partai Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf mengatakan tidak terkejut dengan putusan itu dan partai akan menantangnya di Pengadilan Tinggi.

“Kami tahu, mereka akan mengumumkan putusan bukan berdasarkan hukum, tetapi atas dasar politik, jadi putusan ini tidak terduga,” kata Asad Umar kepada PTI, di luar kantor ECP.

"Tapi izinkan saya menyampaikan kepada mereka dan siapapun yang mendukung mereka, impian Anda 'minus satu' untuk Imran Khan karena tidak akan pernah menjadi kenyataan," kata KPU Pakistan.

Khan telah terlibat dalam kasus Toshakhana sejak April 2022.

Seusai Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan pendahulunya telah menjual hadiah negara senilai $635.497 di Dubai.

Baca juga: Imran Khan Menyesal, Siap Tarik Kata-Kata Tindak Pantas ke Hakim Wanita, Hindari Diadili

Toshakhana menjadi tempat penyimpanan hadiah yang diterima oleh seorang kepala negara dari luar negeri.

Berbagai referensi diajukan terhadap Khan yang menuduhnya membeli barang dari Toshakhana untuk menjualnya di pasar dengan biaya lebih tinggi.

Tuduhan utama, mantan perdana menteri itu gagal mengumumkan sebagian pendapatan dalam laporan tahunan asetnya yang diserahkan ke ECP.

Di bawah undang-undang, anggota parlemen diharuskan untuk menyatakan aset mereka dengan ECP setiap tahun.(*)

Baca juga: Profil Shahbaz Sharif Perdana Menteri Baru Pakistan yang Gulingkan Imran Khan