Pj Bupati Matangkan Perbup Atasi Kemiskinan di Aceh Barat

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mematangkan rancangan Perbup tentang alokasi dana desa untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah yang sedang ia pimpin saat ini.

Langkah awal tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

Kegiatan FGD tersebut dibuka langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi yang dilaksanakan di Aula Cut Nyak Dhien, Kantor Bappeda, Jumat (21/10/2022) di Meulaboh, yang dihadiri Sekda, Kepala Bappeda, Kepala DPMG serta para Camat dan Keuchik di Aceh Barat.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan rancangan Perbup Aceh Barat tentang alokasi dana desa untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Aceh Barat,” ungkapnya.

Disebutkan, bahwa sejak terbitnya instruksi Presiden  Nomor 4 tahun 2022, Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Gubernur, memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi 0 % pada tahun 2024 mendatang.

Ia menambahkan, bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut diperlukan sebuah Perbup yang matang, sehingga penanggulangan kemiskinan ekstrem di Aceh Barat bisa dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, beberapa program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dapat dilakukan adalah pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan optimalisasi dana CSR untuk masyarakat miskin dan alokasi dana desa dari gampong.

Rancangan Perbup ini akan difokuskan pada kontribusi dana desa pada sisi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan modal berupa barang kepada penerima manfaat, sesuai dengan usaha dan potensi yang dimiliki.

Di samping itu, Mahdi juga menekankan bahwa perlu ada pengawasan, pemantauan dan penilaian secara berjenjang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, dinas terkait, hingga peran dari tim teknis dalam membahas usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dari pemerintah gampong, sehingga penggunaan dana desa dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia berharap melalui koordinasi dan sinergitas yang kuat, rancangan Perbup ini bisa segera dirampungkan, sehingga keluarga miskin ekstrem di Aceh Barat dapat turun hingga 0 % pada tahun 2024 mendatang.

Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar mengatakan, Aceh Barat sendiri telah merumuskan beberapa langkah strategis guna menanggulangi dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Aceh Barat, untuk di tuangkan ke dalam rancangan Perbup.

Ia menjelaskan ada 5 langkah yang telah dirumuskan, di antaranya pengalokasian dana desa yang diperuntukan untuk 5 hingga 10 KK keluarga miskin ekstrem di setiap desa dalam Aceh Barat, pengalokasian dana CSR bagi keluarga miskin ekstrem di sekitar wilayah Perusahaan

Membangun kemitraan bersama Perguruan Tinggi untuk meneliti potensi ekonomi masyarakat, optimalisasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai acuan menentukan calon penerima manfaat, serta penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh Barat.(*)

Baca juga: VIDEO PON 2024, Kenapa Harus Di Neuheun? - Bincang Olahraga

Baca juga: Ini Lima Manfaat Kunyit Untuk Kesehatan