Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Rp 600 Juta Uang Korupsi Disimpan di Rumah, Jaksa Tahan Mantan Bendahara DSI Aceh Tengah

Kejari Aceh Tengah melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi dana Uang Persediaan (UP) pada Kantor Dinas Syariat Islam (DSI) berinisial HH

Editor: bakri
TRIBUNGAYO.COM/ROMADANI
Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah, Rabu (26/10/2022), menahan HH, mantan bendahara Dinas Syariat Islam (DSI) yang diduga melakukan korupsi dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 600 juta. 

TAKENGON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi dana Uang Persediaan (UP) pada Kantor Dinas Syariat Islam (DSI) berinisial HH (41), Rabu (26/10/2022).

HH yang merupakan mantan bendahara di DSI Aceh Tengah ini diduga melakukan korupsi UP tahun 2020 senilai Rp 600 juta.

Uang tersebut seluruhnya disimpan di rumah.

Dari jumlah itu, tersangka HH telah mengembalikan sebesar Rp 361 juta, dan sisanya Rp 238 juta lagi digelapkan.

Amatan TribunGayo.com, Rabu (26/10/2022) kemarin, HH sempat diperiksa di r uang Kasi Pidsus Kejari Aceh Tengah, Zainul Arifin SH.

Usai pemeriksaan, tangan HH kemudian diborgol dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Takengon sampai 20 hari ke depan.

Penahanan terhadap HH ini berawal dari laporan Kepala DSI Aceh Tengah, Mustafa Kamal ke Jaksa.

Pasalnya, sudah tiga kali diingatkan, tersangka HH tak kunjung mengembalikan uang persediaan dinas tersebut.

“Kepala Dinas melaporkan kejadian itu ke Kejaksaan tiga bulan yang lalu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Yovandi Yazid melalui Kasi Pidsus, Zainul Arifin.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Tengah lalu mulai menyelidiki kasus tersebut pada Juni 2022.

Baca juga: Terkait Pembangunan Gedung Kejari Aceh Tengah Pakai APBK, Ini Penjelasan Kepala Bappeda

Baca juga: LSM Kritisi Pembangunan Kantor Kejari Aceh Tengah Gunakan Dana APBK 2020    

Setelah mengumpulkan keterangan dan barang bukti, Kejaksaan lalu menetapkan HH sebagai tersangka.

“Mulai ditangani sekitar bulan enam tahun 2022,” imbuh Zainul Arifin.

Menurut Kasi Pidsus, terungkapnya penggelapan uang UP dinas itu berawal dari laporan seorang kabid kepada kepala dinas yang mengeluhkan uang perjalanan dinas luar kota yang hanya diberikan Rp 1 juta oleh HH.

“Biasanya, Kabid ini menerima dua jutaan, ini masak tiga hari hanya satu juta," ucapnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved