Anies Baswedan Dicap Sombong dan Pengkhianat oleh Kader HMI, Karena Tak Hadiri Silatnas KAHMI

Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem.

Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

PKS Melawan Pemodal Besar, Deklarasi Batal

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Seradia mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan.

Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. 

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Ia menambahkan, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.