Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Pakar: Butuh Etika Dalam Berpolitik Terkait Rekomendasi Calon Pj Bupati Aceh Tengah

Mudfar Alianur SH MH menilai terkait rekomendasi tiga nama Calon Pj Bupati Aceh Tengah oleh DPRK butuh etika dalam berpolitik

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
MUDFAR ALIANUR Pakar Hukum Tata Negara 

TAKENGON - Pakar Hukum Tata Negara Mudfar Alianur SH MH, menilai terkait rekomendasi tiga nama Calon Pj Bupati Aceh Tengah oleh DPRK butuh etika dalam ber politik.

Dosen Hukum Tata Negara IAIN Takengon itu memberi apresiasi kepada Mendagri yang meminta rekomendasi tiga nama untuk calon Pj Bupati Aceh Tengah.

Sebenarnya, kata Mudfar Alianur, berdasarkan Permendag RI nomor 1 tahun 2018 bahwa Mendagri berhak menunjuk dan memilih siapa saja tanpa persetujuan atau rekomendasi dari DPRK Aceh Tengah.

"Ketika Mendagri meminta nama dari DPRK ini harus kita apresiasi, mungkin juga karena Aceh dengan keistimewaannya," ujarnya.

Selanjutnya, Pertanyaan hari ini adalah apakah surat rekomendasi Pimpinan itu sah? Jika secara rekomendasi sah-sah saja itu tergantung kepada Mendagri persolan sah atau tidak.

"Inilah yang harusnya etika, jika ada Tatib ikuti Tatib, apakah musyawarah dan rapat biasa tanpa Paripurna bisa saja.

Paripurna merupakan keputusan rapat tertinggi di Gedung Dewan" kata dia Alumni Ilmu Hukum Unsyiah itu mengatakan, sah saja dari 15 Anggota DPRK Aceh Tengah menyurati Mendagri dan menjelaskan bahwa tiga nama yang sudah dikirimkan tidak melalui rapat atau musyawarah.

"Protes yang dilakukan 15 Anggota dewan ini lebih baik mengirim surat ke Mendagri jelaskan bahwa diminta bahas ulang kembali, nanti akan ada surat balasan dari Mendagri," katanya.

Implikasi hukum dalam persoalan ini tidak memberi dampak yang besar, secara pidana tidak ada, hanya proses administrasi yang tidak dijalankan berdasarkan musyawarah yang baik atau Tatib tidak dijalankan.

"Tidak berjalannya Tatib dan etika politik inilah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan dipertanyakan, masak sih anggita dewan seperti itu, kan ini pertanyaan ini," katanya.

Mudfar Alianur menambahkan, tiga nama Pj Bupati Aceh Tengah ini didukung penuh oleh Fraksi PDIP dan Golkar.

Baca juga: Pj Bupati Temui Deputi V Kantor Staf Presiden, Bahas Soal Kekerasan Anak di Nagan Raya

Baca juga: Pj Bupati Aceh Timur Serahkan R-APBK Tahun 2023, Ini Besaran Anggarannya, Rapat Dipimpin Ketua DPRK

Pertanyaannya, apakah dua Fraksi ini secara jumlah sudah terpenuhi.

Alangkah baiknya proses pemilihan rekomendasi ini dilakukan rapat apakah ini rapat biasa atau rapat Paripurna dan itu dilakukan di ruang sidang bukan di ruang Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

"Forum sidang DPR di ruang sidang bukan di ruangan pimpinan.

Rapat dengar pendapat dari masing-masing fraksi, lebih baik secara etika politik seperti itu, walaupun ini namanya rapat biasa bukan paripurna," kata dia.

Namun, jika rapat itu dilakukan dan tidak menemukan hasil juga maka ini harus us di Paripurna maka akan ada keputusan secara jumlah.

"Kalau yang tidak sepakat ya biasanya Walk Out keluar dari paripurna, dan keputusan kepada hasil jumlah anggota dewan," katanya. (rd)

Baca juga: Pj Bupati Aceh Singkil Minta CPNS Jadikan Nabi Yusuf Sebagai Inspirator Jaga Integritas 

Baca juga: Mendagri Tunggu Usulan Nama Calon Pj Bupati Aceh Tamiang, Baru Satu Fraksi Setor Nama ke Dewan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved