Breaking News:

Berita Banda Aceh

Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi Desak Pemko Segera Usul Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan 

"Dengan adanya regulasi atau qanun tersebut, Kota Banda Aceh memiliki payung hukum terhadap korban kekerasan anak dan perlindungan perempuan,"

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Dr Musriadi SPd MPd mendesak Pemko Banda Aceh segera mengusulkan regulasi berupa Qanun Kota Banda Aceh tentang Perlindungan Anak dan Perempuan 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota ( DPRK) Banda Aceh Dr Musriadi SPd MPd mendesak Pemko Banda Aceh segera mengusulkan regulasi berupa Qanun Kota Banda Aceh tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Usulan itu dinilai penting mengingat kasus kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan terlihat menjadi trend di Banda Aceh, sementara regulasi pencegahannya belum ada.

"Dengan adanya regulasi atau qanun tersebut, Kota Banda Aceh memiliki payung hukum terhadap korban kekerasan anak dan perlindungan perempuan," kata Musriadi, Jumat (2/12/2022).

Ia menyatakan, salah satu tujuan lahirnya regulasi untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan serta memberikan perlindungan, pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat selama ini.

Baca juga: Komisi I DPR RI Setuju Laksamana Yudo Margono Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa

Untuk itu perlu langkah konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui program pemerintah.

"Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan," ucapnya. 

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat . 

Menurut Musriadi, saat ini eksekutif harus fokus terkait regulasi perlindungan tersebut dan segera mengusulkan ke legislatif.

"Kasus kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan sering sekali kita dengar informasinya, maka perlu adanya regulasi, untuk mewujudkan upaya pelindungan perempuan dan anak serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak korban kekerasan," tutup Musriadi.(*)

Baca juga: Perkuat Perlindungan Anak dan Perempuan, Sekjen ISAD: Dukung Penuh Revisi Qanun Jinayat

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved