Breaking News:

Berita Jakarta

Menkeu Minta Ditindaklanjuti agar Masyarakat Merasakan Manfaat 

APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal

Editor: bakri
Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani 

JAKARTA – Menteri Keuangan ( Menkeu), Sri Mulyani, dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta per ekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp 814,7 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun.

“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian dalam mengantisipasi, pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap per ekonomian Indonesia.

Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” urai Sri Mulyani.

Menkeu menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara baik di pusat dan daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting.

Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” imbuh Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Presiden juga menyerahkan secara virtual Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 kepada para gubernur se-Indonesia. (setkab.go.id)

Baca juga: Gubernur Serahkan DIPA ke Bupati/Wali Kota

Baca juga: Kemenko Perekonomian Terima DIPA 2022,Catatkan Nilai Kinerja Penganggaran yang Baik

Baca juga: Anggaran Polres Aceh Timur Tahun Ini Rp 69,3 Miliar, Kapolres Pimpin Sosialisasi DIPA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved