Breaking News:

Berita Aceh Barat

GeRAK: Pengelolaan Parkir di Meulaboh Dinilai Amburadul

Pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai aturan, bisa dianggap bagian dari pungutan liar.

Penulis: Sa'dul Bahri | Editor: Taufik Hidayat
For Serambinews.com
Edy Syahputra, Koordinator GeRAK Aceh Barat. 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) dalam pengelolaan parkir masih terlalu amburadul seperti di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan kawasan Badan jalan di daerah tersebut, terutama menyangkut ketentuan biaya parkir.

Penguatan tarif parkir per kendaraan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik merujuk pada Qanun Nomor 2 Tahun 2017 yang tarifnya hanya Rp 2.000 per unit. Demikian juga kendaraan roda dua dipungut Rp 2.000 unit.

“Misalnya parkiran di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, tidak ditemukan adanya karcis sebagai bukti pembayaran kepada pengendara. Bahkan harga parkir untuk sebuah kendaraan roda empat yang bila menginap di rumah sakit tersebut harus dibayarkan Rp 10.000, kendaraan roda dua Rp 5.000 per unit,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada wartawan, Sabtu (3/12/2022).

Sementra pakiran di badan jalan depan rumah sakit mencapai Rp 5.000 dan petugas juga tidak dilengkapi dengan karcis parkir.

Menyikapi hal tersebut pemerintah setempat atau dinas terkait untuk segera menertibkan para petugas parkir tersebut, pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai aturan menurutnya bagian dari pungli yang dilakukan selama ini.

“Bukan tidak mungkin kami menduga bahwa keberadaan petugas parkir di depan area rumah sakit adalah ilegal, karena tidak dilengkapi dengan baju (rompi) petugas parkir dan identitas mereka,” ungkap Edy Syahputra.

Ia berharap kepada pemerintah atau dinas terkait dan pihak kepolisian segera menangani perkara tersebut, sebab tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Namun, tarif yang lebih mahal dari ketentuan itu justru masuk ke kantong pribadi atau sekelompok orang.

“Bagaimanapun, pemerintah harus menindaklanjuti perkara ini. Jangan didiamkan begitu saja, apalagi kalau hal seperti ini sudah berlaku lama dan semakin banyak korban," jelasnya.(*)

Baca juga: Warga Protes Parkir Liar Karena Mengganggu Pedagang dan Arus Lalu Lintas

Baca juga: MA Perberat Hukuman Rekanan Korupsi Proyek Terminal Mobar Nagan, Dari 2 Tahun Jadi 6 Tahun Penjara

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved