Apdesi Aceh Barat Dorong Percepatan Realisasi Dana Desa

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan realisasi dana desa untuk percepatan pembangunan di kawasan gampong.

Guna melaju pada percepatan tersebut juga telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh beberapa hari yang lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus Apdesi dan Badan Pengelola Keuangan dan tenaga pendamping desa di Aceh berlangsung di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh.

Ketua Apdesi Aceh Barat Safrijal kepada Serambinews.com, Sabtu (10/12/2022) mengatakan, bahwa keikutsertaan rakor sebagai upaya percepatan penyaluran dana desa untuk tahun 2023 dan bahan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana desa tahun 2022.

Baca juga: Portugal vs Maroko – Lebih dari 1 Miliar Penduduk Bumi Akan Dukung Maroko untuk Kalahkan Portugal

“Untuk tahun 2023 ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur tentang prioritas dana desa dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program,” sebutnya.

Ia menambahkan, bahwa ada 3 prioritas utama yang diatur dalam permendes untuk program 2023, yaitu pemulihan ekonomi yang ada di desa, mendukung program program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pencegahan stunting.

Dikatakannya, bahwa dana desa juga diprioritaskan untuk penanggulangan bencana alam dan non alam, maka sebagaimana diketahui Organisasi Apdesi yang memiliki legalitas hukum sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor AHV-0001295.AH.01.08.

Tahun 2021 terus membangun hubungan kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya meningkatkan peran dan tanggung jawab keuchik dan aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola administrasi dan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Tega Curi Sepmor, Emas, hingga Gasak ATM Orangtua Angkat, Pemuda di Langsa Ini Ternyata Pemakai Sabu

Maka diharapkan tidak ada lagi kendala kendala administratif, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan realisasi dana desa.

Semua desa harus dikelola secara profesional dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di desa.

Sedangkan Apdesi Aceh Barat  sebut Safrijal, jumlah dana desa untuk Provinsi Aceh menduduki posisi ke 9 dari 33 provinsi di Indonesia.

Tentunya patut disyukuri dan menjadi hal yang menggembirakan bagi masyarakat Aceh.

Baca juga: Waktu Terlarang Hubungan Suami Istri, Ustaz Abdul Somad Ingatkan Akibat Istri Tetap Layani Suami

Untuk itu di butuhkan keseriusan dan tanggung jawab seluruh aparatur gampong dan pemangku kepentingan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran.

“Kita jangan terbuai dengan jumlah dana desa tanpa memperhatikan regulasi dan tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawabannya,” ujarnya.(*)