Breaking News:

Pemilu 2024

Parpol Boleh Pakai Nomor Urut Lama, Kursi DPR Tambah Jadi 580

Mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil

Editor: bakri
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Muhaimin Iskandar 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Pemilu).

Dalam Perppu yang diteken dan mulai berlaku sejak Senin (12/12/2022) itu, pemerintah memberikan dua opsi terkait nomor urut parpol peserta pada Pemilu 2024.

Opsi pertama, partai boleh menggunakan nomor urut lama sesuai Pemilu 2019.

Sementara opsi kedua, Parpol mengikuti kocokan ulang di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketentuan itu tertuang dalam dalam Pasal 279 ayat 3 Perppu Pemilu Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam aturan itu disebutkan partai yang lolos verifikasi peserta Pemilu dapat menggunakan nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019.

"Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019," demikian dikutip dari Perppu.

Opsi lain, Parpol dipersilakan mengikuti undian nomor urut lewat sidang pleno di KPU.

Partai peserta pemilu nantinya harus mengirim wakil untuk mengikuti undian tersebut.

"Mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu".

Persoalan nomor urut ini sebelumnya sempat jadi perdebatan di antara partai politik.

Mayoritas partai di parlemen menginginkan agar nomor urut pada pemilu 2024 menggunakan nomor yang lama.

Baca juga: Amien Rais Sebut Partai Ummat Dicoret, Tiga Parpol Dituding Manipulasi Data

Baca juga: Banyak Alamat Parpol Tak Sesuai Sipol, Hasil Verifikasi Faktual Diduga Dimanipulasi

Sedangkan sisanya, termasuk partai politik baru menginginkan agar nomor urut dikocok ulang.

Beberapa partai yang mendorong hal itu seperti NasDem, PAN, PKS, dan Demokrat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved