Breaking News:

Pemilu 2024

Koalisi Sipil Beber Dugaan Intimidasi KPU Soal Verifikasi Partai, Sekjen KPU Bantah

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membeberkan dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat selama proses verifikasi

Editor: bakri
Tribunnews/Danang Triatmojo
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin 

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membeberkan dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pusat selama proses verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.

Menurut koalisi, dugaan kecurangan tersebut dilakukan KPU dengan menekan KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.

Walhasil, KPU level daerah menuruti kehendak KPU pusat.

Temuan itu didapat usai koalisi membuka posko pengaduan soal dugaan kecurangan selama proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Manager Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil lalu mengungkapkan kronologi dugaan intimidasi, intervensi, dan ancaman tersebut.

Mulanya, pada 5 November, KPU kabupaten/kota menyerahkan hasil verifikasi faktual partai politik ke KPU tingkat provinsi.

Verifikasi faktual hanya diterapkan kepada partai politik yang belum memiliki kursi di DPR.

Sehari setelahnya pada 6 November, KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik untuk seluruh kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Kemudian pada 7 November, hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU pusat.

Menerima hasil itu, KPU pusat kemudian melakukan panggilan video dengan menekan beberapa KPU provinsi agar meloloskan partai tertentu.

Baca juga: Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Menduga Tragedi Kanjuruhan sebagai Kejahatan Terstruktur

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Prabowo Batal Beli 15 Pesawat Tempur Bekas Eurofighter Typhoon

KPU provinsi dipaksa untuk mengubah status beberapa partai yang semula tidak memenuhi syarat (TMS menjadi memenuhi syarat (MS).

Tindakan tersebut ditentang oleh beberapa KPU tingkat daerah.

Tindakan intimidasi kemudian dilakukan dengan cara lain.

Sekjen KPU turun tangan dan mengancam bakal memutasi jika KPU di daerah tak mengikuti instruksi mengubah status beberapa partai yang tak memenuhi syarat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved