Silpa Karena Tata Kelola Pemerintah yang Gagal

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin Ssos MSP menilai APBA yang tiap tahun menyisahkan banyak silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang gagal.

Hal itu sisampaikan Safaruddin dalam talkshow bersama Hurriah Foundation, dengan tema "Penganggaran Pembangunan Ekonomi Aceh" di Studio Radio Serambi FM 90.2, Jumat (23/12/2022).

Talkshow yang dipandu oleh wartawan senior Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika, yang juga manghadirkan narasumber lain, yaitu DIrektur LSM Katahati Institute, Raihal Fajri MPd dan Dosen Kebijakan Publik UIN Ar Raniry, Eka Januar MSocSc.

Hampir setiap tahun, bahkan dua tahun lalu itu Silpa kita nyaris mencapai Rp. 3.9 triliun, itu luar bisalah sangat bengkak.

Itu menurut saya karena ada tata kelola pemerintah yang gagal, karena tidak bisa menekan angka itu supaya tidak besar," ujar Safaruddin.

Dikatakan proses penganggaran juga terkesan ada mengulur-ngulur waktu oleh tim Pemerintah Aceh bersama DPRA.

Sehingga keputusan itu tidak dimulai dari awal. Katamya, kondisi itu terjadi pada dua tahun yang lalu.

"Sampai ABPA 2022 kita cuma pegang R-APBA, sedangkan RKPA dan KUA PPAS kita tidak pegang lagi," ujar Safaruddin.

Sementara Eka Januar mengatakan jika disebutkan ada siasat dalam menyusun anggaran, maka publik juga melihat hal yang serupa.

Bahwa proses yang tidak normal dalam menusun anggaran. "Misal Silpa Rp. 3,9 triliun itu bukan angka sedikit, padahal Aceh punya banyak masalahyang harus diselesaikan, tapi publik melihat elit seperti tidak ingin menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Raihal Fajri merefleksi anggaran di Aceh, bhawa banyak program yang muncul di tengah jalan, termasuk dana pokir.

Sehingga ada beberapa program yang sudah disusun harus ditinggalkan (*)