102 Pelaku UMKM Aceh Barat Terima Bantuan

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyerahkan bantuan kepada 102 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah tersebut dengan jumlah anggaran Rp 999.800 hampir mencapai Rp 1 miliar.

Bantuan berupa uang tapi peruntukannya untuk pengembangan usaha para UMKM itu sendiri sesuai usulan dari pelaku usaha dalam bentuk pembelian barang melalui uang yang diterima.

“Makanya ke depan akan dilakukan monitoring, dana tersebut PA/KPA nya di DPKD, Disdagperinkop dan UKM sebagai pengusul penerima manfaat dengan total dana yang disalurkan Rp 999.800.000,” kata Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Fauzi kepada Serambinews.com, Sabtu (31/12/2022).

Ia menjelaskan, bahwa pemberian bantuan UMKM ini bersumber dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah sesuai penetapan surat Keputusan Bupati Aceh Barat No.924 tanggal 14 Desember 2022.

Ia mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada 102 UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dengan rincian, kelompok usaha kuliner sebanyak 50 orang, kelompok usaha produsen sebanyak 19 orang, dan kelompok usaha jasa  sebanyak 33 orang.

Kedepannya, kata Fauzi, pihaknya akan melakukan monitoring sebagai bagian evaluasi bersama TPID Kabupaten Aceh Barat dan untuk usulan UMKM naik kelas.

Bantuan yang ditujukan kepada UMKM tersebut telah diserahkan langsung secara simbolis oleh Sekda Aceh Barat mewakili bupati didampingi Kepala dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPK dan UKM) di Gedung Central Industri DPPK dan UKM Aceh Barat di Meulaboh, Jumat (29/12/2022).

Sebelumnya Sekda Aceh Barat, Marhaban  mengatakan, bantuan yang telah diberikan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh Barat dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melalui video conference (Vicon) yang dilaksanakan setiap senin pagi, yang diikuti Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Bantuan UMKM ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi daerah," terangnya.

Sektor UMKM, kata Marhaban, adalah salah satu sektor yang mengalami dampak yang cukup signifikan dari kondisi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan situasi ekonomi dunia yang belum stabil tutur Marhaban.

Oleh sebab itu, dengan adanya bantuan ini, Sekda Aceh Barat itu berharap seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat bisa tetap survive (bertahan) dan terus berkembang dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi saat ini, sehingga hal tersebut akan membantu daerah untuk menurunkan dan mengendalikan angka inflasi di Kabupaten Aceh Barat.(*)

Baca juga: Forkopimda Larang Perayaan Tahun Baru 2023 di Aceh Barat, Tim Gabungan akan Lakukan Patroli