Mahasiswa Desak Pj Gubernur Tolak Dirut Bank Aceh Syariah Dari Luar Aceh

Gerakan bertajuk aksi damai tersebut disampaikan oleh puluhan mahasiswa dari beberapa kampus di Aceh.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Perbankan Aceh (AMPPA) melaksanakan aksi meminta Pj Gubernur Aceh untuk bersama-sama dengan masyarakat Aceh untuk menyuarakan penolakan terhadap Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar Aceh.

Aksi itu dilaksanakan di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (4/1/2023).

Gerakan bertajuk aksi damai tersebut disampaikan oleh puluhan mahasiswa dari beberapa kampus di Aceh.

Aksi damai yang berlangsung di pelataran Kantor Gubernur Aceh tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan polisi dan petugas Satpol PP.

Koordinator Lapangan, Sahibul Marwah dalam pembukaan orasinya menyatakan bahwa fokus aksi damai adalah meminta Pj Gubernur Aceh untuk bersama-sama dengan masyarakat Aceh untuk menyuarakan penolakan terhadap Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar Aceh, dikarenakan Bank Aceh Syariah merupakan milik rakyat Aceh.

Baca juga: Keuangan Negara Dalam Kasus Pemberian Fasilitas Ekspor CPO Rp 2,9 Triliun, Berikut Terdakwanya

“Fokus pergerakan ini adalah pada isu akan hadirnya Direktur Utama (DIRUT) Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar provinsi Aceh.

Hal tersebut sangat disayangkan karena kami yakin dan percaya Aceh memiliki bankir-bankir yang berkompeten untuk menempati posisi itu," ujar Sahibul.

Dalam pernyataan sikap lanjutannya, Sahibul menyampaikan bahwa Pj Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali harus terus berkomitmen untuk mengutamakan putra daerah sebagai Direktur Utama dari Bank Aceh Syariah.

“Kita menginginkan Komitmen dari PJ Gubernur Aceh sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank Aceh Syariah agar mengutamakan Putra Daerah sebagai Direktur Utama Bank Aceh Syariah,” sambung Sahibul

Dalam aksi ini, AMPPA menyampaikan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada PJ Gubernur Aceh, di antaranya pertama meminta Pj Gubernur Aceh menetapkan Direktur Utama Bank Aceh Syariah harus dari internal Bank Aceh atau masyarakat Aceh sendiri dikarenakan Bank Aceh itu milik Rakyat Aceh.

Kedua, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh untuk menolak hasil seleksi (Assesmen) Dirut BAS. Ketiga, Mendesak PJ Gubernur Aceh/PSP untuk mengevaluasi Komisaris BAS

Sahibul dalam orasi penutupnya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perhatian penuh terhadap bank plat merah rakyat Aceh, yang mana ditakutkan akan terjadi kemunduran jika Bank Aceh Syariah dipimpin oleh orang yang tidak mengerti mengenai Aceh.

“Jika tuntutan kami tidak dihiraukan serta dilaksanakan maka kami akan menggelar aksi besar besaran dan kami akan tetap mengawal isu ini hingga adanya tindak lanjut dari lembaga eksekutif, dalam hal ini PJ Gubernur Aceh, sehingga Aksi ini akan terus berlanjut sampai tuntutan kami terpenuhi," tutup Sahibul.(*)

Baca juga: Asyraf Aceh Tuntaskan Pembangunan MCK Ke-9 di Aceh Tamiang