Warga Bandung Demo Tolak Safari Politik Anies Baswedan, Aksi Jalan Sehat Dibalut Kampaye

Warga Bandung Demo Tolak Safari Politik Anies Baswedan, Aksi Jalan Sehat Dibalut Kampaye

SERAMBINEWS.COM, BANDUNG – Safari politik bakal calon presiden usungan Partai NasDem, Anies Baswedan mendapat penolakan di Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/1/2023).

Penolakan itu dilakukan karena aksi jalan sehat yang dilakukan Anies Baswedan bersama Partai NasDem bernuansa kampanye.

Padahal jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) belum waktunya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehingga, Anies Baswedan dan Partai NasDem dinilai telah melakukan kampanye dan mencederai perpolitikan Indonesia.

Penolakan itu dilakukan oleh puluhan orang di SOR Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Safari Politik Akhir Januari 2023., Ini Tiga Provinsi yang Bakal Disambangi

Demo penolakan dilakukan di dekat keluar Tol Kutawaringin, dengan jarak sekitar 1 kilometer ke lokasi acara jalan sehat dengan menggunakan mobil komando.

Koordinator Aksi penolakan, Abie S mengatakan aksi yang oleh pihaknya dilakukan secara spontan.

Ia mengaku, pihaknya mewakili aspirasi dari aliansi masyarakat Kabupaten Bandung.

"Event ini adalah event yang bagi kami masyarakat Kabupaten Bandung, menginginkan situasi untuk ke depannya kondusif, terutama saat Pemilu," ujar Abie, dikutip dari TribunJabar.id.

Dia menjelaskan, safari politik Anies Baswedan ini sejatinya merupakan aksi jalan sehat, tapi terlihat banyak hal-hal yang sudah mengarah, terutama atribut partai yang sudah mengarah ke kampanye.

"Kami menginginkan ke depannya pemilu ini lebih fair. Kita juga mempertanyakan pihak Bawaslu untuk bisa mengontrol dan monitoring ini semua," ujarnya.

Apakah hal ini, kata Abie, bisa dikategorikan penyalahgunaan atau curi start kampanye.

Baca juga: Relawan Anies yakin Raih Suara Banyak di Kandang Banteng, Elite PDIP: Belum Jadi Capres Kok Sesumbar

"Kami juga akan koordinasi dengan pihak Bawaslu, terkait permasalahan ini. Kalaupun ternyata ini acara murni jalan kaki yang baik, kita sangat support. Kami juga berterimakasih sama pak Anies," tuturnya.

Abies menegaskan, kalau ini ternyata hanya akan dijadikan jalan sebagai rencana Anies Baswedan dan Partai NasDem ke depan, sebagai aliansi, pihaknya tidak setuju.

Dia mengaku, dari masyarakat ini menginginkan punya pemimpin yang fair, fair itu yang dimulai dari awalnya sudah prosesnya benar, pasti ke depannya benar.

"Kami dari aliansi masyarakat Kabupaten Bandung menginginkanmu proses Pemilu 2024 ini berjalan sesuai prosedur.

“Kalau kita lihat diaturannya dari Bawaslu 28 November 2023 akan dimulai kampanye," kata dia.

"Jangan takut kehilangan suara atau apa lah. Kita pun dari masyarakat sudah cerdas, mana yang pantas, pemimpin yang akan kita pilih," ucapnya.

Anies Langgar Etika Pemilu

Meski tak dapat diproses secara hukum dan menyalahi aturan, Bawaslu RI menegaskan bahwa safari politik yang dilakukan Anies ke berbagai daerah bermasalah dari segi etika.

"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," sebut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, dalam jumpa pers, Kamis (15/12/2022).

"Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," lanjutnya, dikutip dari Kompas.com.

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan masih merupakan bakal calon presiden yang baru diusung Partai NasDem.

Sementara Koalisi Perubahan (PKS dan Demokrat) belum menyatakan dukukangan terhadap Anies Baswedan.

Sehingga Anies belum memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

"Sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024,

terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024," ungkap Puadi.

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," tambahnya.

Puadi menilai, sah-sah saja sejatinya para kandidat melakukan sosialisasi diri mereka sepanjang sesuai koridor UU Pemilu dan peraturan. Sebab, masa kampanye telah dijadwalkan.

Ia mengimbau agar siapa pun, bukan hanya Anies, mematuhi setiap tahapan pemilu dan tidak melakukan kampanye terselubung atau curi start kampanye.

"Bahwa semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye," ujar Puadi. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

BACA BERITA SERAMBINEWS DI GOOGLE NEWS