Dewan Sorot Perekrutan Anggota Sekretariat PPS di Pidie Dinilai Amburadul: KIP Seperti Boneka

Dinilai sarat masalah dan amburadul, keberadaan KIP Pidie seperti boneka ada pihak ketiga yang mengambil alih wewenangnya.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie bersama Panitia Khusus (Pansus) menyoroti perekrutan anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.

Dinilai sarat masalah dan amburadul, keberadaan KIP Pidie seperti boneka ada pihak ketiga yang mengambil alih wewenangnya.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRK Pidie Fadli A Hamid SE MSi, Kamis (9/2/2023) didampingi Panitia Khusus Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada KIP Kabupaten Pidie.

Rahmad Anshar SE (Ketua), Awaluddin SSos MSi ( Sekretaris), T Saifullah TS, Nasrul Syam SH, Muhifuddin, Zulfazli SE MM di DPRK Pidie, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Mesjid Bungie, Gampong Pertama Salurkan BLT, Tercepat se Pidie

Dijelaskan, dalam PKPU No 8 tahun 2022 Poin 3 ditetapkan oleh anggota PPS kewenangan kepala desa. Begitu juga tersebut dalam Pasal 69, 70 hingga 71.

Maka itu, dinilai Perekrutan PPS dilakukan di Pidie sarat masalah dan menuai sorotan. Seharusnya adanya peran kepala desa dalam menentunya nyatanya tidak digunakan.

Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli menambahkan dalam perekrutan seolah kian tidak seusai. "Ada oknum mengatasnamakan meluluskan hingga mencari uang di balik ini. Jangan ambil kesempatan. Kami di dewan juga mendapat laporan Perekrutan PSS ada pungli," kata Fadli.

Sementara, Zulfadli menambahkan yang melakukan perekrutan PPS hampir semua kcamatan menandatangi form kosong. "Ini kami dapat laporan di Kecamatan Grong-grong, Pidie dan Muara Tiga," lapornya.

Di sisi lain, Awaluddin juga menyebutkan, karena kinerja ini lembaga KIP Ini seperti boneka telah melimpahkan kewenangan penyelenggaran pemilu kepada pihak lain. Kewenangan KIP sudah diambil alih pihak ke tiga, sebutnya.

Hal ini membuat semangat masyarakat mengikuti tes kian apatis seharusnya perekrutan dilakukan secara fair dan kompeten sehingga lahir hasil yang jujur. "Penyelenggara ini seperti wasit".

Di sisi lain Muhifuddin dan Rahmad Ansar menambahkan supaya masyarakat merasa dirugikan segera melapor jika merasa drugikan. "Bisa laporkan pada kami Pansus, kami siap membantu dan merahasiakan identitas jika pelapor khawatir," tambah Muhib.

#Balik Tanya, Boneka Milik Siapa?

Di tempat terpisah, Ketua KIP Pidie, Fuadi dihubungi Serambinews.com mengatakan perekrutan PPS maupun PPK sudah sesuai dengan aturan.