Pj Bupati Aceh Timur Buka Forum Lintas Perangkat Daerah 

Pj Bupati Aceh Timur, dalam arahannya, di hadapan para kepala perangkat daerah mengapresiasi segenap unsur panitia yang telah bekerja keras, sehingga acara Forum Lintas Perangkat Daerah terhadap penyusunan Rancangan RKPK tahun anggaran 2024 dapat terselenggara.

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - Penjabat atau Pj Bupati Aceh Timur, Ir Mahyuddin, MSi, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2024, di aula Kantor Bappeda Aceh Timur, Senin (6/3/2023).

Forum Lintas Perangkat Daerah mengusung Tema "Kestabilan Perekonomian yang Inklusif Serta Menyukseskan Agenda Pemilihan Umum Secara Serentak 2024"

Pj Bupati Aceh Timur, dalam arahannya, di hadapan para kepala perangkat daerah mengapresiasi segenap unsur panitia yang telah bekerja keras, sehingga acara Forum Lintas Perangkat Daerah terhadap penyusunan Rancangan RKPK tahun anggaran 2024 dapat terselenggara.

"Sebagaimana kita pahami bersama, pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah terhadap penyusunan Rancangan RKPK tahun anggaran 2024, merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017," ujar Ir Mahyuddin.

Pertama, tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. 

Kedua tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Baca juga: Pj Bupati Aceh Timur Hadiri Rakor Kelapa Sawit Nasional

Kemudian, ketiga tentang tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Pj Bupati Aceh Timur, mengatakan bahwa forum Lintas Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

"Forum Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas rancangan awal Renja perangkat daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga memperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum," ujar Pj Bupati Aceh Timur.

Di samping itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan perencanaan pembangunan tahunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan, yaitu untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing dan kehidupan masyarakat yang islami.

Meningkatkan keamanan, ketertiban dan memastikan keberlanjutan perdamaian serta demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.

Meningkatkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Meningkatkan Insfratruktur Terintegrasi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.(*)