Perpusnas dan DPKA Gelar Workshop Akreditasi Perpustakaan

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar Workshop Akreditasi Perpustakaan di Hermes Palace Hotel, Kamis (4/5/2023) siang.

Workshop itu berlangsung dua hari, 4-5 Mei 2023 di tempat yang sama.

Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Mereka adalah Drs Bambang Supriyo Utomo MLib dan Dr Riko Bintari Pertamasari MHum, keduanya dari Jakarta.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan RI, Dr Adin Bondar MSi, dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2022 Perpusnas telah merevisi instrumen akreditasi sebanyak 11 instrumen akreditasi perpustakaan, dengan substansi pengukuran tidak hanya secara kuantitas, akan tetapi lebih ditekankan pada kualitas.

Karena hal itu pula, lanjutnya, Workshop Akreditasi Perpustakaan ini penting dan strategis untuk dilaksanakan, termasuk di Aceh.

Terutama karena, workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman instrumen baru dan meningkatkan kemampuan para peserta sebagai asesor, pembina ataupun pengelola perpustakaan, dalam penilaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan dengan mempraktikkan langsung penggunaan instrumen baru yang disempurnakan.

Menurutnya, perpustakaan di Indonesia kini berjumlah 164.610 unit dan yang terakreditasi sebanyak 13.410 unit atau mencapai 8,14 persen dari jumlah keseluruhan perpustakaan di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak PR yang harus kita kerjakan dan diharapkan dengan adanya workshop ini semakin menambah semangat para pengelola perpustakaan untuk mengajukan akreditasi dan mengelola perpustakaan sesuai standar dan perpustakaan di seluruh Indonesia pada umumnya,” kata Adin Bondar.

Sementara itu, Kepala DPKA Dr Edi Yandra MSP mengatakan, melalui workshop tersebut, seluruh pustaka di Aceh dapat terakreditasi. Pasalnya akreditasi sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah legalitas.

"Dengan workshop maka seluruh perpustakaan tingkat provinsi hingga gampong bisa terakreditasi dan menarik minat masyarakat,” kata Edi.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Aceh agar men-support anggaran untuk pengembangan perpustakaan di daerah masing-masing.

“Kita rencananya akan membuat rakor kepala daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dengan begitu, para bupati dan wali kota dapat melihat langsung pelayanan perpustakaan kita di provinsi. Kita juga akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan,” tambahnya.

Bambang Supriyo Utomo selaku narasumber dalam workshop tersebut mengatakan,  perpustakaan harus dipacu tidak hanya sebagai pelengkap saja. Perpustakaan juga harus menjadi forum utama dalam mencerdaskan masyarakat. Pasalnya, negara yang maju itu adalah negara yang anak bangsanya mau belajar secara mandiri.

“Kita komit, masyarakat harus proaktif belajar sendiri di perpustakaan. Perpustakaan dapat didesain seperti mal, kita dapat berbelanja ilmu di perpustakaan,” pungkasnya. (*)