Intensifkan Rapat Soal JKN, Aceh Barat Komit Beri Pelayanan Kesehatan Efektif kepada Masyarakat

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terus berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan efektif.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi, Selasa (30/5/2023) pada rapat koordinasi rutin terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Aceh Barat selama Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati di Meulaboh.

Disebutkan, bahwa hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penuh dari pemerintah agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama dan sinergitas yang kuat, Pemerintah Aceh Barat berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) award Tahun 2023 yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

Disebutkan, bahwa penghargaan tersebut diraih atas kesuksesan Aceh Barat mencapai lebih dari 95 persen cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut Aceh Barat juga membentuk tim forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Tahun 2023, dimana dalam tim tersebut Pj Bupati Aceh Barat menjabat sebagai Pengarah Forum, sedangkan Sekda menjabat sebagai ketua forum dan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh menjabat sebagai Sekretaris Forum.

"Forum ini akan memperkuat sinergitas dan koordinasi, guna meningkatkan implementasi program JKN dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah kita" ujarnya.

Disebutkan, bahwa program JKN mempunyai manfaat secara komprehensif, melalui pelayanan yang bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif demi kesehatan masyarakat. Melalui BPJS Kesehatan, telah memberikan manfaat yang luas bagi seluruh elemen khususnya di Kabupaten Aceh Barat, baik Pemerintah, Pengusaha atau wirausaha maupun seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin optimal, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan.

"Melalui pertemuan rutin seperti ini, kita bisa memastikan optimalnya keberlangsungan program JKN-KIS di Aceh Barat, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan gagasan bagi pemecahan masalah serta merencanakan perumusan kerja sama yang strategis" ujar Mahdi.

Ia berharap forum ini mampu menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat pada saat menerima pelayanan kesehatan. Evaluasi pelaksanaan program JKN-KIS harus terus dilakukan secara rutin, dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari, menjelaskan, tujuan forum komunikasi para pemangku kepentingan ini untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi, terkait pelaksanaan implementasi program JKN-KIS di Aceh Barat.

Hal tersebut juga yang meliputi monitoring dan evaluasi, serta sebagai forum diskusi untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan perumusan rencana kerjasama strategis guna mewujudkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Pertemuan forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Aceh Barat akan dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun" terang Meri.(*)