Mahfud MD Bantah Ada Upaya Penjegalan Anies Baswedan, Sebut Bisa Gagal Capres karena Internal

Menurut dia, dugaan Anies akan dijegal untuk maju dalam pesta demokrasi tak berasal dari internal koalisi, melainkan pihak eksternal. 

"Isu penjegalan (Anies), kriminalisasi dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (2/6/2023). 

Ia menjelaskan, berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal agar mantan gubernur DKI Jakarta itu tak maju sebagai bakal capres, termasuk mengganggu tiga partai politik (parpol) pengusung yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Namun demikian, kami menghormati pernyataan Prof Mahfud MD untuk menjaga kekompakan koalisi," ujarnya.

Kamhar memastikan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid. 

Menurut dia, ketiga parpol itu memiliki konsep perjuangan yang sama dalam mewujudkan agenda-agenda perubahan untuk kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih aman, demokrasi yang berkualitas, serta hukum yang berkeadilan.

"Berbagai dinamika yang dihadapi, bukannya melemahkan tekad dan semangat koalisi dan Mas Anies, malah semakin menguatkan tekad dan semangat mewujudkan perubahan dan perbaikan sebagai ikhtiar menunaikan janji-janji kemerdekan," kata Kamhar.

Baca juga: VIDEO Anies Baswedan Sebut Cawapres Pendampingnya di Pilpres 2024 akan Jadi Kejutan

Cawe-cawe Presiden

Sebelumnya, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan oleh para pemred seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore kemarin.

Baca juga: Sikap Cawe-cawe Disebut Bisa Runtuhkan Kenegarawanan Jokowi ke Depan

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, seusai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi. Baca juga: PDI-P Yakin Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab, Tak Akan Intervensi Hasil Pemilu