VIDEO Jokowi Minta BPKP Arahkan Anggaran Program Daerah Digunakan Untuk Hal-hal Konkret Bukan Absurd

SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 43 persen program pembangunan di daerah sebagaimana laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berpotensi tidak optimal. Angka tersebut kata Jokowi merupakan angka yang sangat besar sekali.

Kondisi tersebut kata Presiden karena cara penganggaran yang tidak benar.

Presiden mengaku banyak menemukan kesalahan penganggaran yang dilakukan daerah dalam menjalankan program. Misalnya kata Presiden anggaran pengentasan stunting sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut mayoritas habis digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya.

Hal tersebut kata Jokowi harus diubah. Seharusnya anggaran Rp10 M untuk penanganan stunting, mayoritas digunakan untuk membeli barang konkret yang diberikan kepada mereka yang stunting. Sementara sisanya buat kegiatan penunjang.

Ada juga kata Presiden kasus di salah satu kabupaten atau kota di Indonesia dalam anggaran untuk pengembangan UMKM yang totalnya Rp2,5 miliar. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp1,9 miliar dipergunakan untuk honor dan perjalanan dinas.

Seharusnya kata Presiden, anggaran tersebut digunakan untuk modal kerja, beli mesin produksi, marketing, pameran dan lainnya.

Oleh karenanya kata Presiden, menjadi tugas berat BPKP untuk mengubah cara penganggaran daerah agar mayoritas anggaran yang digunakan untuk hal konkret bukan absurd. Kewenangan BPKP kata Presiden ditakuti daerah dan dapat menjangkau hingga level kabupaten dan kota.(*)

VO: Suhiya Zahrati
Editor Video: Muhammad Aulia