Jubir Pemerintah Aceh: Hindari Pernyataan Berpotensi Terjadinya Resistensi Publik

Yang harus dipahami, sambung Muhammad MTA, itu merupakan kasus hasil penyelidikan Komnas HAM RI.

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, berharap agar semua pihak dapat menghindari pernyataan yang berpotensi terjadinya resistensi publik secara meluas.

Sebab, menurutnya, hal itu masuk dalam kategori sensitif bila tidak dipahami utuh oleh masyarakat.

Semua pihak, lanjut MTA, harus benar-benar berfikir secara jernih, tenang dan bijak.

Hal itu disampaikan Muhammad MTA kepada Serambinews.com, Minggu (25/6/2023) malam, menanggapi beberapa hal yang berkembang terkait rencana kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), ke lokasi Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron, Kecamatan, Glumpang Tiga, Pidie, pada Selasa (23/6/2023), untuk melakukan kick-off (peluncuran) pemulihan hak korban pelanggan HAM berat di Aceh secara nonyudisial.

Salah satu hal yang ditanggapi pro kontra oleh berbagai elemen masyarakat Aceh, sebut MTA, adalah soal rencana pembangunan masjid di kompleks Rumoh Geudong.

“Pro kontra yang terjadi sangat kita pahami, dan hal ini tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekspresi publik dalam mengawal hal-hal krusial terutama keberpihakan kepada korban konflik dan sejarah,” ungkap MTA.

Ia menjelaskan, kick-off yang akan dilakukan di lokasi Rumoh Geudong merupakan agenda Presiden dalam hal dimulainya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat nonyudisial secara nasional, termasuk tiga kasus di Aceh dari 12 kasus di seluruh Indonesia yang sudah diumumkan oleh Presiden.

Ketiga kasus di Aceh, sebutnya. Kasus Rumoh Geudong (Pidie), Simpang KKA (Aceh Utara), dan Jambo Keupok (Aceh Selatan).

Yang harus dipahami, sambung Muhammad MTA, itu merupakan kasus hasil penyelidikan Komnas HAM RI.

“Seperti disampaikan oleh Menkopolhukkam, Pak Mahfud. MD, kebijakan nonyudisial secara nasional ini atas dasar keberpihakan kepada korban yang cenderung terabaikan dengan proses yudisial yang selama ini berlangsung.

Namun demikian, tidak menghilangkan proses yudisial yang terus diupayakan penyelesaian oleh negara,” imbuh MTA.

“Kita sangat berterima kasih atas kebijakan Presiden memilih lokasi Rumoh Geudong sebagai titik kick-off dimulainya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat secara nonyudisial ini,” timpalnya.

Dengan dipilihnya lokasi Rumoh Geudong sebagai tempat kick-off tersebut, kata MTA, justru ini salah satu bentuk kepedulian negara dalam menyelamatkan situs-situs penting terkait pelanggaran HAM berat.

“Atas dasar ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih terhadap itikad baik Presiden melakukan kick-off pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat secara nonyudisial di lokasi Rumoh Geudong ini,” ucap MTA.

Ia menilai sesuatu yang keliru jika asumsi yang beredar bahwa pemerintah akan melenyapkan bekas Rumoh Geudong.

“Justru, bekas tangga Rumoh Geudong akan dijadikan monumen sebagai salah satu bentuk penyelamatan situs tragedi pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di sana saat DOM (Daerah Operasi Militerred) berlangsung,” ungkapnya.

Secara khusus, tambah MTA, monumen mini yang pernah dibangun oleh komponen sipil yang selama ini berada di luar perkarangan lokasi tanah Rumoh Geudong akan dipindahkan dekat tangga Rumoh Geudong yang akan dijadikan monumen.

Selain menjadikan tangga Rumoh Geudong sebagai monumen, menurut MTA, Presiden juga berkeinginan mendirikan mesjid di lokasi tersebut. Selain dapat digunakan oleh masyarakat umum, masjid tersebut nantinya diharapkan juga dapat mengkoneksikan para korban semisal untuk kegiatan peringatan tahunan tragedi Rumoh Geudong sesuai kultur keacehan yang kental dengan syariat Islam.

“Jadi, hal-hal positif seperti ini harus kita pahami bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mengawal ingatan masyarakat dan korban, demikian juga negara, sebagai kesadaran agar hal serupa tidak pernah lagi terjadi di masa depan, di manapun dan kapanpun terutama di Aceh sendiri,” jelas MTA.

Jubir Pemerintah Aceh juga menyampaikan, sejauh ini demikianlah itikad baik yang sedang dijalankan, tentu belum ada kesempurnaan.

“Maka, mari kita sama-sama memberi masukan kepada pemerintah, agar hal ini benar-benar memberikan dampak terbaik dan berkeadilan.

Misalnya, ada pojok museum di lokasi tersebut sebagai wadah edukasi bagi masyarakat atas tragedi yang pernah terjadi,” katanya.

Pihak Kemenkopolhukkam, lanjut MTA, memang sudah terbahani dengan berbagai masukan semua pihak.

Misalnya terkait masukan bahwa ada masjid yang berdekatan dalam mukim tersebut, kata MTA, maka tidak tertutup kemungkinan solusi nantinya lokasi tersebut akan dijadikan masjid lintasan jalan Banda Aceh-Medan.

“Berbagai masukan dari semua pihak tentu akan dipelajari dan dikoordinasikan dengan semua pihak agar kompleks tersebut berdampak baik bagi masyarakat,” ujar MTA.

Terkait masih banyak korban pelanggaran HAM berat dalam kasus itu yang belum terdata, MTA mengungkapkan, PP-HAM sudah menyatakan akan melakukan pendataan dan verifikasi sampai Desember tahun ini untuk ditindaklanjuti kebijakan nonyudisial tersebut.

“Yang harus kita pahami juga bahwa pendataan korban dulu saat dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM mungkin korban ada rasa takut sehingga tidak berani memberikan pernyataan. Maka, dengan kebijakan nonyudisial ini akan berdampak baik bagi korban untuk proaktif dalam memperlengkap,” urai dia.

Mengenai mekanisme, sebut MTA, tentunya nanti akan disampaikan secara terpadu oleh pihak PP-HAM.

“Kita harapkan, semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses nonyudisial ini demi keadilan bagi korban, terutama KKR Aceh yang saat ini sudah terbentuk di Aceh untuk kerja-kerja nonyudisial penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

Mari sama-sama kita dukung dan sukseskan Kick-Off Pemenuhan Hak korban nonyudisial oleh Presiden ini demi Aceh yang lebih baik.

Peumulia jamee adat geutanyoe,” demikian Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. (*)