Prof Humam Buka Suara Soal Penetapan Pj Gubernur Aceh: Apa Kurangnya Orang Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sosiolog Aceh yang juga Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Ahmad Humam Hamid buka suara mengenai dinamika penunjukkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki oleh Presiden.

Prof Humam, sapaanya, menilai, keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memperpanjang masa jabatan Achmad Marzuki menunjukkan Aceh kehilangan nilai tawar di tingkat pusat dan tidak ada apa-apanya lagi.

“Ini sudah terlanjur, jalan saja. Tindakan pemerintah pusat ini menandakan narasi Aceh tidak ada apa-apanya. Itulah persoalannya sekarang,” kata Prod Humam kepada Serambinews.com saat diminta tanggapannya atas dinamika Pj Gubernur Aceh.

Baca juga: Apa Karya: Syit ka Awai Tateupeu Prediksi Achmad Marzuki Kembali Sebagai Pj Gubernur Aceh

Prof Humam Hamid mengungkap pemerintah pusat tidak lagi peduli dengan Aceh. Ia menilai, keputusan Presiden yang tidak mengakomodir suara rakyat sebagai sebuah penghinaan terbesar bagi Aceh.

“Mungkin kali kedua setelah Soekarno membubarkan Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh tidak perlu marah, diam saja. Marzuki tidak salah, masyarakat tidak boleh marah ke Marzuki,” ungkapnya.

“Ini pembelajaran, mau Partai Aceh hebat, Wali Nanggroe hebat, Aceh tidak ada apa-apanya. Kita bukan menolak Marzuki, tapi Safrizal kurangnya apa? Indra (Iskandar) kurangnya apa. Tapi Aceh tidak ada apa-apanya lagi,” tambahanya.

Untuk persoalan ini, Prof Humam tidak memberikan pandangan khusus kepada DPRA selaku wakil rakyat. 

“DPRA saya kira tahu apa yang harus dikerjakan, tanpa harus kita perintah. Mereka bukan anak-anak,” tegasnya.

Pada bagian akhir ia berpesan, apabila penolakan maka disampaikan dengan cara baik-baik tanpa ada kekerasan atau bakar-bakar.(*)

Baca juga: Uji Kelayakan dan Kepatutan Fit and Proper Test KIP Aceh diumumkan, Berikut Daftar Namanya!

Baca juga: Pj Bupati Terapkan Posyandu Terintegrasi Perdana untuk Cegah Kematian Ibu dan Bayi di Aceh Barat