Kisruh DPRK Tamiang Harus Segera Diakhiri

KISRUH antara para anggota dengan Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto kita harapkan segera berakhir sehingga berbagai aktivitas kedewanan di lembaga tersebut tidak akan terganggu. Sebab, jika ada aktivitas yang terganggu maka sangat dirugikan adalah masyarakat Aceh Tamiang itu sendiri.

Oleh karena itu, kita menginginkan ada pihak-pihak terten-tu yang berkompeten untuk terlibat dalam menengahi masalah ini. Salah satu pihak adalah para pimpinan partai satu tingkat di atasnya agar turun ke Tamiang mengumpulkan para pihak yang berkonflik seraya mencari solusinya.

Di dalam forum ini nantinya pihak yang dinilai bersalah, terma-suk kemungkinan Ketua DPRK Suprianto harus berani meminta maaf kepada para anggota dewan lainnya, termasuk juga kepada masyarakat Aceh Tamiang secara luas. Begitu pula sebaliknya, jika para anggota dewan yang salah, mereka juga harus berani meminta maaf kepada publik.

Perlu diketahui bahwa persoalan politik harus diselesaikan secara politik pula. Sebab, jika persoalan politik diselesaikan secara hukum maka akan membutuhkan waktu yang lama, dan juga tidak pernah ada ujungnya. Maksudnya, ada saja pihak yang tidak terima sehingga kondi-si itu bisa memendam rasa kecewa sepanjang hidupnya.

Sebaliknya, jika diselasaikan secara musyawarah di sana pasti ada keikhlasan, yang tentu saja keputusan itu bisa diterima oleh para pihak. Dengan demikian, tidak ada dendam yang harus diba-wa sampai ke anak cucu, tetapi bisa terputus di saat para pihak saling bersalam-salaman.

Sebelumnya diberitakan bahwa Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang dengan tiga agenda pembahasan diwarnai aksi boikot. Seluruh anggota panitia sepakat tidak hadir seba-gai reaksi atas sikap Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto. Aksi boikot ini terjadi dalam Rapat Panitia Khusus DPRK Aceh Tami-ang yang diagendakan di ruang serba guna, Senin (21/8/2023).

Undangan rapat yang ditandatangani Ketua DPRK Aceh Tami-ang, Suprianto sedianya dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tiba, tak satu pun anggota dewan masuk ke ruang rapat. Padahal, sebagian di antara peser-ta rapat sudah berada di ruang Komisi masing-masing.
Jadwal rapat dilaporkan sempat ditunda sore, namun tetap ti-dak ada anggota dewan yang masuk ke ruangan. Dua Pimpin-an DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan Muhammad Nur yang ter-catat sebagai anggota rapat membenarkan ada aksi boikot tersebut. “Ya benar, peserta rapat menolak,” kata Fadlon, Sela-sa (22/8/2023).

Fadlon tidak menjelaskan secara gamblang penyebab terja-dinya aksi boikot ini. Sekilas dia memberi sinyal aksi ini dam-pak sikap kontroversial yang ditunjukkan Suprianto. “Beliau lebih memilih ambil SPPD ketika dibutuhkan membahas hal-hal yang penting,” kata Fadlon yang didampingi Muhammad Nur.
Dugaan kontroversi dengan Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto bermula dari perbedaan sikap atas rekrutmen anggota Komisi Inde-penden Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang periode 2023–2028.

Bahkan, Suprianto sudah melaporkan Ketua Komisi I dan Sekreta-riat DPRK Aceh Tamiang ke polisi atas sejumlah tuduhan pemalsuan.
Selain diboikot oleh anggota dewan, Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto kini juga akan dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD). Politisi Gerindra tersebut dinilai telah melakukan kebijakan yang menghambat kinerja lembaga legislatif itu. Rencana laporan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Miswanto.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap ada pihak ketiga yang ha-dir untuk menyelesaikan kisruh ini. Dengan demikian, aktivitas kedewanan di DPRK Aceh Tamiang bisa kembali berjalan seca-ra normal. Semoga!

POJOK

Ketua DPRK Aceh Tamiang diboikot para anggotanya
Bedakam memimpin lembaga politik dengan perusahaan, tahu?

Kapolres Banda Aceh mengimbau pengendara sepmor agar menggunakan helm
Hanya petinju amatir yang taat pakai helm, kan?

Indonesia bisa menjadi produsen baterai kenderaan listrik terbesar di dunia
Bagus, sebab selama ini lebih banyak ‘produksi’ isu ya?