Massa AMPA Lakukan Aksi Tolak Perpanjangan Pj Bupati Aceh Barat

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat (AMPA) melakukan aksi penolakan terhadap perpanjangan jabatan Drs Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, Kamis (14/9/2023) yang berlangsung di halaman Kantor DPRK di Meulaboh.

Massa yang dimobilisasi dengan kendaraan L300 bak terbuka itu datang bersamaan dan berkumpul di Simpang Pelor Meulaboh dan masuk ke halaman Kantor DPRK yang disambut langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRK setempat.

Sementara pihak kepolisian Polres Aceh Barat terlihat mengawasi dan memberikan pengamanan jalannya aksi unjuk rasa secara damai tersebut.

Di depan gedung DPRK pendemo menyampaikan orasi secara  bergantian dan mendukung DPRK Aceh Barat yang sudah mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Bupati Aceh Barat, dan meminta DPRK tidak mengusulkan lagi nama Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat.

"Kami meminta Mendagri untuk tidak memperpanjang masa jabatan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat yang akan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2023 mendatang, dan memilih Pj lain untuk Aceh Barat sesuai usulan pimpinan DPRK Aceh Barat," ujar Koordinator aksi, Indra Jeumpa.

Penolakan tersebut menurutnya akibat banyaknya masalah yang terjadi seperti minimnya serapan anggaran Tahun 2023 yang belum mencapai 50 persen hingga bulan September 2023, adanya utang di RSUD CND Meulaboh, pengelolaan Pelabuhan Jetty urang jelas dan makelar proyek.

Pihaknya juga meminta DPRK Aceh Barat membentuk tim pansus untuk investigasi proses pelelangan di Unit Layanan Pelelangan (ULP) karena diduga sarat dengan praktik KKN.

Dalam aksi tersebut para pendemo disambut oleh Ketua DPRK Samsi Barmi, Wakil Ketua I Ramli SE dan Wakil Ketua II H Kamaruddin SE, ketiganya menyetujui tuntutan para pendemo tersebut, termasuk tidak mengusulkan lagi nama Mahdi Efendi ke Kemendagri.

Diakui oleh pimpinan DPRK Aceh Barat, bahwa saat ini ada tiga nama yang telah diusulkan sebagai Pj Bupati Aceh Barat ke Kemendagri dan dari tiga nama tersebut tidak ada nama Drs Mahdi Efendi yang saat ini sedang menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Barat.

“Tiga nama yang kita usulkan masing-masing Sekda Aceh Barat, Marhaban SE, Inspektur V Menteri Kemendesa PDTT, Hasrul Edyar dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Azhari,” kata Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Ramli SE.

Usai menandatangani tuntutan pendemo, terkait penolakan perpanjangan jabatan Pj Bupati, pimpinan DPRK Aceh Barat mempersilakan perwakilan para pendemo untuk masuk ke dalam ruang sidang DPRK menyampaikan poin tuntutannya, dan setelah itu masa bubar dengan tertib.(*)