Ingatkan BWS Sumatera I, Geupeubut Aceh Minta Tender Bendung Irigasi Krueng Pase Jangan Sampai Molor

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Gerakan Pemuda Berusahatani (Geupeubut) Aceh mengingatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I agar tender ulang Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase yang dijadwalkan Oktober 2023 jangan sampai molor. 

Sebab jika tender proyek tersebut molor lagi akan berdampak semakin lama petani di Aceh Utara menggarap sawahnya. 

“Hingga menjelang pertengahan Oktober belum ada tanda-tanda dan kabar gembira mengenai perkembangan kelanjutan pembangunan Bendung Daerah  Irigasi Krueng Pase,” ujar Ketua Geupeubut Aceh, Zulfikar Mulieng MSi, kepada Serambinews.com, Senin (16/10/2023). 

Hal ini kata Zulfikar Mulieng mengindikasikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak serius tangani Bendung Irigasi Krueng Pase. 

“Mereka berdalih masih mempersiapkan dokumen untuk pengajuan tender ke BP2JK yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Bendung Irigasi Krueng Pase inikan menyangkut hajat hidup orang banyak dan penanganannya juga harus seriuslah. Jangan sampai proses tender ulang ini terjadi molor lagi,” ujar alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. 

Karena jika molor akan berdampak pada 8.922 hektare areal sawah yang berada di delapan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe. 

Delapan kecamatan wilayah Pase kiri terdiri dari Kecamatan Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Samudra. 

Kemudian wilayah pase kanan terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir.

“Sudah 3 tahun kami tidak bisa menggarap lahan dan akan terus berlanjut apabila proses pembangunan tidak segera dilaksanakan." 

"Sehingga ribuan petani kehilangan pendapatan dan mata pencaharian. Lose income yang dialami dalam 3 tahun terakhir ini kita perkirakan mencapai Rp 2,3 triliun,” ujar mantan Presiden BEM Unimal. 

Pengerjaan yang mangkrak sebelumnya yang dilakukan oleh PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp 44,8 miliar, yang bersumber dana dari APBN dan gagal dituntaskan. 

“Jangan sampai ini terulang kembali nanti di tahun depan. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada BWS Sumatera I benar-benar serius mengerjakan proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini,” katanya. 

Apalagi nilai kontraknya cuma Rp 44,8 miliar, tidak sebanding dengan kerugian petani yang mencapai Rp 2,3 triliun dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan lambannya pengerjaan dan penyelesaian bendung irigasi Krueng Pase.(*)