PON Aceh-Sumut 2024 Bentrok dengan Pilkada, DPR RI Minta Ketegasan Pemerintah Memastikan Jadwal

Legislator Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat II itu menyebut, Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan sekuat gubernur dan bupati/walikota hasil pilkada.

Dede pun menilai, alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” terangnya.

Padahal tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Ro 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024.

Beban anggaran tersebut sangat besar.

“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.

Dede pun menilai para atlet akan diliputi ketidakpastian karena untuk berlatih mereka membutuhkan anggaran.

“Akibatnya target prestasi dan jadwal pelatda juga diliputi ketidakpastian,” ucap Dede.

Untuk menghindari kurangnya persiapan penyelenggaraan PON 2024, Komisi X DPR yang salah satu bidang kerjanya mengenai keolahragaan itu mengusulkan agar pelaksanaan PON diundur usai Pilkada serentak.

Dengan begitu, kata Dede, persiapan akan lebih maksimal.

“Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025 tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024."

"Itu sebagai masukan,” sebutnya.

Hal itu pernah terjadi saat PON 2020 di Papua di mana awalnya PON direncanakan digelar pada Oktober 2020.

Tapi karena pandemi Covid-19, pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut digelar Oktober 2021.

Hanya saja, namanya tetap PON 2020 Papua.