Datang Bersama Irwandi Yusuf, Panglima Yatim Minta DLHK Aceh Usul Pamhut Jadi PPPK Formasi Khusus

Panglima Yatim, meminta pihak DLHK Aceh dapat mengusulkan dan memperjuangkan formasi personel Pamhut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui formasi khusus tanpa tes.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Lembaga Panglima, Panglima Yatim Rafiq dan mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, beraudiensi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Aceh, Kamis (11/1/2024). 

Kedatangan mereka disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Kabid Pelindungan Hutan DLHK Aceh, M Daud, SHut, MSi. 

Pasalnya, Irwandi Yusuf, merupakan penggagas lahirnya Tenaga Pengaman Hutan atau Pamhut di Aceh dan sangat peduli terhadap masalah lingkugan dan kehutanan.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Yatim, meminta pihak DLHK Aceh dapat mengusulkan dan memperjuangkan formasi personel Pamhut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui formasi khusus tanpa tes.

Pasalnya, personel Pamhut selama ini berstatus kontrak di bawah DLHK Aceh

"Khususnya mereka berijazah SMA yang jumlahnya se-Aceh mencapai ribuan," kata Panglima Yatim sebagaimana disampaikan kembali dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Sabtu (13/1/2024). 

Baca juga: Tragedi Saat Liburan, IRT Asal Langsa Meninggal Tenggelam di Pemandian Air Terjun Suhom Aceh Besar

Hal ini, kata Panglima Yatim, mengingat para personel Pamhut itu sudah berbakti 17 tahun terhitung sejak 2007. 

Selain itu, mereka juga memiliki kualifikasi serta sertifikat dari Sekolah Polisi Negara, Seulawah.

Seperti diketahui, kata Panglima Yatim, pembentukan personel Pamhut itu terbentuk tahun 2007 saat Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh. 

Panglima Yatim menambahkan dirinya juga akan menyampaikan hal ini kepada Pj Gubernur Aceh agar dapat melobi pihak terkait dari Pemerintah Pusat.

Artinya agar dapat memberikan formasi khusus kepada personel Pamhut di Aceh melalui formasi khusus.

"Mengingat Aceh juga sebagai daerah otonomi khusus. Negara harus hadir dalam menyikapi hal tersebut dan pasti akan mudah diwujudkan," tambah Panglima Yatim.

Baca juga: Pratama Arhan Resmi Berpisah dengan Tokyo Verdy, Hanya Empat Pertandingan Dalam 2 Tahun Bersama

Menanggapi hal ini, kata Panglima Yatim, Kabid Perlindungan Hutan DLHK Aceh, M Daud, berjanji akan mengusulkan kembali hal ini ke Badan Kepegawaian Aceh atau BKA dan instansi terkait di pusat. 

Pasalnya, pada tahun 2023, formasi PPPK terbatas dan lebih dominan kepada Sarjana Kehutanan sesuai tugas fungsionalnya. 

Lembaga Panglima Desak Menpan RB Terima PPPK Bagi Tenaga Kontrak Pamhut Aceh, BKA Diminta Mendukung

Seperti diberitakan sebelumnya, desakan ini sudah sering disampaikan Panglima Yatim. 

Seperti diberitakan Serambinews.com, 6 Desember 2022, Ketua Lembaga Panglima, Panglima Yatim Rafiq,  memohon Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh atau BKA agar dapat mengusulkan dan memperjuangkan nasib ribuan tenaga kontrak Pamhut.

Ya, personel Pengaman Hutan atau Pamhut yang selama ini berstatus kontrak di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Aceh diberi formasi khusus atau formasi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. 

Baca juga: Mahasiswa Aceh Meninggal Kecelakaan di Mesir Dibawa Pulang ke Nagan Raya, Dijadwalkan Tiba Senin Ini

Usulan formasi khusus ini bisa diajukan ke  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RB tanpa melihat latar belakang pendidikan tenaga Pamhut itu. 

Meski tentunya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai.

Sab Rafiq Sabri mengatakan hal ini ia sampaikan kepada Kepala BKA, Abdul Qahar SKom MM, saat bersilturahmi ke ruang kerjanya di Kantor BKA, Banda Aceh, Selasa (6/12/2022). 

"Para tenaga kontrak Pamhut dari berbagai disiplin ilmu ini sudah memiliki masa kerja mencapai 16 tahun.

Di samping itu status Otonomi Khusus Aceh yang juga merupakan Lex Spesialis harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat, khususnya Kemenpan RB untuk mengangkat mereka dengan status PPPK," kata Panglima Yatim. 

Apalagi, kata Sab Rafiq pada tahun 2022, Pemerintah Pusat lebih mengutamakan tenaga guru dan kesehatan dalam hal rekrutmen PPPK, maka hendaknya pada Tahun 2023 Formasi Tenaga Teknis juga perlu diperhatikan. 

 "Khususnya terkait tenaga kontrak Pamhut di Provinsi Aceh untuk diangkat direkrut jadi PPPK.

Hal ini harus  menjadi perhatian karena masalah penyelamatan hutan, alam dan lingkungan hidup juga merupakan masalah penting dan serius untuk ditanggapi," ujarnya. 

Hal ini juga sebagaimana disampaikannya dalam siaran pers kepada Serambinews.com seusai menjumpai Kepala BKA itu. 

Panglima Yatim menambahkan Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil sikap.

Menpan RB juga harus memperhatikan perjanjian damai RI-GAM yang tertuang dalam MoU dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Oleh karena itu, kata Panglima Yatim, dirinya akan menyurati Menpan RB untuk memberikan masukan terkait hal tersebut.

Panglima Yatim mengatakan menanggapi permintaannya itu, Kepala BKA Abdul Qohar sangat mendukung dan akan memperjuangkan. 

"Setelah dinas terkait usulkan, beliau akan sampaikan ke Pj Gubernur dan Pusat," kata Panglima Yatim mengutip respon Kepala BKA terkait hal ini. (*)