Warga Pijay Sorot Pemkab Belum Lakukan Langkah Pengendalian Inflasi, Begini Tanggapan Sekda

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Warga Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) menyoroti kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat yang ditenggarai tidak melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sejak tiga bulan terakhir.

Nazaruddin Ismail SPdI selaku warga Pijay yang juga selaku ketua LSM Nangroe Siaga Mandiri kepada Serambinews.com, Senin (1/4/2024) mengatakan, dari rilis data Kemendagri, secara nasional 47 kabupaten/kota di Indonesia, Pijay salah satunya belum melakukan sama sekali upaya konkret pengendalian Inflasi.

“Padahal, pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus program pemerintahan Jokowi sebagai upaya mengelola laju inflasi yang berdampak bagi peningkatan umum serta berkelanjutan dalam harga barang dan jasa disamping penekanan angka stunting serta kemiskinan ekstrim," sebutnya.

Menurutnya, Pijay sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian dan perikanan yang cukup baik sejatinya tidaklah berada pada daftar nomor urut pertama dari 47 daerah yang tidak melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi. Padahal, salah satu tugas utama Pj Bupati Ir H Jailani bersama segenap perangkat daerah musti menekan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat agar tidak terjadi inflasi.

“Maka pemerintah harus serius menanggapi perihal ini agar kenerja Pj Bupati tidak menjadi bumerang dan catatan rapor tersendiri di Kemendagri RI,"ujarnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pijay, Bahron Bakti ST MT kepada Serambinews.com, Senin (1/4/2024) mengatakan dari catatan resume langkah penanganan Inflasi yang dilakukan Pemkab Pijay sejak medio pekan pertama Januari 2024 hingga pekan ketiga Maret 2024 terdapat dengan jelas Indek Perkembangan Harga (IPH) dari 0,347 persen mengalami kenaikan menjadi 3,034 persen.

“Jadi sesuai data tersebut inflasi di Pijay berada dalam posisi aman yaitu masih di bawah 4 persen," ujarnya.

Adapun langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan berupa, Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) melakukan pemantauan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Lalu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan pengecekan harga Bahan Pokok penting atau Sembako yang secara rutin dilaporkan melalui SP2KP. 

Selain itu juga pemerintah senantiasa dengan komitmen penuh menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi, mengawasi pertumbuhan kebutuhan Sembako ditengah masyarakat dan menindak pedagang nakal lewat tim terpadu.

Termasuk menjelang Ramadhan tim Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) secara langsung turun ke pasar untuk melakukan sidak harga Sembako.

Malahan, tegas Bahron Bakti dalam waktu dekat ini Pemkab akan menggelar pasar murah yang dilakukan pada pekan awal April ini di sejumlah titik dalam menghadapi kebutuhan Sembako menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H. “Ini bukti komitmen kami yang terus menjaga Inflasi tetap terkendali dalam menjaga kesetabilan harga Sembako ditengah masyarakat," ungkapnya.(*)