Ratusan Nelayan Bireuen Ikut Diklat BST KLM dan SKK

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Ratusan nelayan Bireuen, selama lima hari mulai, Senin (24/6/2024), mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (Diklat DPM), Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) bertempat di Aula IAI Almuslim Aceh.

Diklat yang dibuka Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud dilaksanakan Politeknik Pelayaran Malahayati bekerja sama dengan KSOP Kelas IV Lhokseumawe.

Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe yang diwakili Yusriadi, SSos dalam sambutannya mengatakan, KSOP Lhokseumawe sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, bebernya, khusus SKK masih diterbitkan KSOP Lhokseumawe.

Disebutkan dia, kegiatan Diklat itu diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun.

Karena berdasarkan data sensus, nelayan yang ada di Bireuen dan Aceh Utara saja hampir mencapai 12 ribu orang.

“Salah satu komitmen dari Menteri Perhubungan adalah mensertifikasi seluruh nelayan yang ada di Indonesia,” ujarnya. 

“Tujuannya agar tercipta zero insiden atau nol insiden tidak ada terjadi kecelakaan di kapal lagi,” ucap dia.

Para peserta diharapkan dapat belajar dengan baik tentang cara menggunakan alat-alat keselamatan maupun alat-alat pemadam kebakaran.

“Jangan sia-siakan kegiatan pembelajaran mulai dari Pendidikan, pelatihan, dan training ini karena sangat penting bagi nelayan,” papar Yusriadi. 

Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati, Capt Dedi Kurniadi yang diwakili Kepala Bagian Keuangan dan Umum dan Kerjasama, Ikka Suharli mengatakan, Diklat diikuti 612 peserta yang merupakan para nelayan di Bireuen.

Peserta Diklat akan mendapat pelatihan Basic Safety Training Kapal Motor (BST-KLM) 612 sertifikat, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil dengan dek 306 sertifikat, dan SKK 30 mil mesin 306 sertifikat, dengan total 1.224 sertifikat.

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud saat membuka pelatihan mengatakan, terlaksana kegiatan berkat kerja sama pihak Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan.

“Biaya yang timbul dalam pelatihan adalah biaya rakyat melalui APBN, maka digunakan sebaik mungkin untuk rakyat, sehingga para peserta diharapkan serius mengikuti Diklat bidang kelautan ini,” harapnya.(*)