Sistem Barcode BBM akan Dihapus? Hiswana Migas Khawatir Kembalinya Kecurangan di SPBU

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Menjelang pelaksanaan PON Aceh-Sumut, muncul wacana penghapusan penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi. 

Namun wacana menimbukan keresahan kepada Ketua  Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, H Nahrawi Noerdin.

Ia menilai, dengan penghapusan barcode maka akan membuka kembali potensi kecurangan dalam pembelian BBM subsidi di SPBU yang ada di Aceh.

Menurutnya, Aceh selaku tuan rumah gelaran akbar olahraga nasional lima tahunan tersebut, diketahui telah menerapkan kebijakan penggunaan barkode di SPBU bagi konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi.

Sejauh ini program tersebut terbilang berhasil diterapkan di Aceh, dan menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi tersebut. 

"Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan bbm bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak. Maka masyarakat di seluruh Indonesia diminta mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Aceh. Ini tentu sangat prestisius bagi Aceh, bukan hanya sebagai pilot project nasional yang berhasil, tetapi juga menemukan solusi bagi problem carut marutnya distribusi bbm bersubsidi di Aceh selama puluhan tahun," pria yang disapa Toke Awi ini.

Nahrawi membandingkan, paska penggunaan barkode, BBM bersubsidi relatif tepat sasaran hanya digunakan oleh yang berhak. Para pendompleng yang tidak berhak dan selama ini memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok jadi kesulitan mendapatkan akses.

Pihaknya pun menaruh harapan bahwa kebijakan ini akan tetap membuat bbm bersubsidi yang diberikan akan cukup hingga akhir tahun.

"Sehingga tidak ada lagi pemandangan lazim yang selalu muncul pada akhir tahun berupa antrean super panjang selama berjam-jam di hampir semua SPBU untuk menanti BBM subsidi, yang kuota setahunnya sudah habis sebelum akhir tahun," ucapnya.

Nahrawi merasa prihatin ketika tiba-tiba ada pemikiran untuk mencabut kebijakan yang baik itu. “Jika argumentasi yang diajukan adalah penghapusan kebijakan bagus itu penting dilakukan karena Aceh harus menerima tamu dalam jumlah besar yang menghadiri PON, berarti kita memilih langkah mundur untuk mengakomodir para tamu yang ‘tidak terbiasa’ dengan penggunaan barkode di SPBU,” ujarnya.

Baginya event PON ini justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan bbm bersubsidi di Aceh. 

“Dengan program barkode ini Subsidi yang diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga bbm subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan Industri, dan lain-lain yang tidak berhak. Maka mudah-mudahan kuota akan cukup hingga akhir tahun tanpa ada kelangkaan," ujarnya.(*)