Benarkah Haji Uma Akan Maju Dalam Pilkada Aceh 2024? Ini Jawaban Sang Senator

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Nama anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma banyak diperbincangkan sebagai tokoh yang cocok untuk maju sebagai gubernur Aceh pada Pilkada 2024.

Rumors ini semakin kencang berhembus setelah beredarnya foto Haji Uma bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Bahkan, Haji Uma sampai dirangkul oleh Surya Paloh. 

Lantas benarkah foto itu terkait dengan pencalonan Gubernur Aceh pada Pilkada 2024?

Berbagai rumors ini dijawab oleh Haji Uma dalam acara talkshow bertema "Haji Uma Menjawab" di studio Serambi Indonesia, Gampong Meunasah Manyang, Pagar Air, Aceh Besar, Kamis (1/8/2024) malam.

Podcast ini disiarkan secara langsung di YouTube Serambinews.com dan Tribungayo.com.

Dalam perbincangan yang dipandu langsung oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, Haji Uma juga menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan netizen soal isu seputar dirinya yang disebut-sebut maju dalam kontes Pilkada 2024.

Salah satu pertanyaan yang ditanggapi oleh Haji Uma ialah soal dirinya akan mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur Aceh.

Haji Uma lantas memberikan jawabannya.

Senator asal Aceh ini mengaku, hingga saat ini ia belum memiliki niat untuk untuk maju sebagai calon Gubernur Aceh.

Baca juga: Beredar Foto Haji Uma Dirangkul Oleh Surya Paloh, Pertanda Apa? Ini Penjelasan Haji Sudirman

Ia mengungkapkan, sejak awal bergabung dalam dunia politik, ia hanya fokus di DPD dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang senator.

"Sejak awal saya sudah pernah sebutkan, bahwa saya fokus ke DPD. Masalah untuk calon Gubernur, dari dalam hati (niat) tidak pernah," tutur Haji Uma menjawab pertanyaan netizen yang dibacakan oleh Pemred Serambi.

Berikut tayangan video lengkap perbincangan Haji Uma bersama Pemred Serambi.

Dalam perbincangan tersebut, Haji Uma menilai, dirinya belum layak untuk menjadi seorang pemimpin.

Namun demikian, ia menyebut tidak menutup kemungkinan niatnya akan berubah suatu saat.

Hal itu sesuai dengan takdir dan kehendak Sang Pencipta.

"Tapi selagi waktu masih ada, saya juga tidak bisa memungkiri bagaimana takdir Allah kedepan," sebut Haji Uma.

Diketahui, Haji Uma sudah menjadi Anggota DPD RI selama dua periode, yakni periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

Sosok yang sering disapa dengan Haji Uma ini berhasil maju ke Senayan dengan raihan suara tertinggi di Aceh.

Pada Pemilu 2024, ia juga kembali terpilih mewakili Aceh di Senayan dengan raihan suara tertinggi.

Baca juga: Mualem Tutup Rapat-rapat Potensi Gandeng Haji Uma di Pilkada Aceh 2024, Ini Alasannya

Ini akan menjadi periode ketiga bagi seniman yang dikenal sejak membintangi film komedian Aceh Eumpang Breuh tersebut berkarir sebagai seorang politisi

Dengan pengalamannya tersebut, tak sedikit yang beranggapan bahwa Haji Uma layak untuk maju dalam Pilkada.

Namun pria kelahiran 10 November 1974 ini menegaskan, bahwa ia tidak pernah memiliki niat menjadikan posisinya itu sebagai batu loncatan untuk melanjutkan karir politiknya sebagai pemimpin daerah.

"Ada banyak yang (bertahan) 2 periode, 3 periode, malah ada yang 4 periode. apakah periodisasi ini sama dengan kesana?" jawab Haji Uma saat dikaitkan dengan masa jabatannya yang sudah cukup lama di DPD.

"Saya kerja di DPD selama ini, bukan ujung-ujungnya untuk menjadi Gubernur," sambungnya.

"Secara nawaitu (niat) saya dari awal saya tidak pernah punya tujuan kesana (cagub)," tegas Haji Uma sekali lagi.

Belum ada ajakan dari Partai manapun

Dalam kesempatan perbincangan di Studio Serambinews Pemred Serambi, Haji Uma juga menyebut belum ada satupun partai yang meminangnya.

Hingga saat ini, ia juga belum menerima ajakan dari partai manapun.

"Saya tidak berambisi. Sampai sekarang saya belum pernah mendaftar ke partai manapun," tuturnya.

Haji Uma menyadari, selama ini ada banyak dorongan dari masyarakat kepada dirinya untuk maju dalam Pilkada 2024, baik sebagai calon gubernur atau pendampingnya.

Namun harapan tersebut tidak bisa ia janjikan.

Pasalnya untuk maju dalam pemilihan membutuhkan partai sebagai kendaraannya.

Sementara dirinya bukan berasal dari partai.

Baca juga: Sosok Haji Uma Dinilai Bisa Jadi Saingan Kuat Mualem di Pilkada 2024

"Kemungkinan-kemungkinan (maju), ya bisa saja. Tapi yang kemungkinan lebih dominan pada yang memiliki partai. Karena secara konstitusi dan undang-undang yang boleh mengusung, yang punya partai," papar Haji Uma.

Untuk maju sebagai calon independent, Haji Uma mengaku akan sangat sulit.

Sebab waktu yang dimiliki saat ini untuk bisa mengumpulkan suara sangat singkat.

Tak ingin pupuskan ekspektasi masyarakat

Selain itu, Anggota DPD RI ini juga mengutarakan alasan lainnya mengapa ia belum memiliki niat maju sebagai calon wakil Gubernur.

Dikatakan, maju sebagai pendamping dapat memutuskan harapan masyarakat.

Sebab, selama ini masyarakat menaruh harapan dirinya maju sebagai pemimpin, bukan wakilnya.

"Alasan lainnya yang tadi saya katakan, untuk jadi gubernur saja saya belum punya niat, apalagi diluar dari pada ekspektasi sebagian pemilih saya," kata Haji Uma.

"Jadi ini bukan solusi. Maka saya fikir menjadi DPD lebih ideal," sambungnya.

Lebih lanjut Haji Uma menjelaskan alasan mengapa menurutnya maju sebagai calon wakil gubernur bisa mematahkan ekpektasi masyarakat.

Dikatakan, hal itu dikarenakan tugas dan fungsi seorang wakil pemimpin.

Baca juga: Haji Uma Pimpin Kunjungan Kerja PURT DPD RI Ke Turki, Disambut Dubes Indonesia di Ankara

Menurut undang-undang, papar Haji Uma, seorang wakil pemimpin daerah tidak memiliki peran yang begitu signifikan untuk mengelola anggaran, menentukan kebijakan dan hingga lainnya.

Sebab tugas-tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah.

Sementara wakil baru berperan ketika kepala daerah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan alasan tertentu.

"Ini bicara fakta. Bukan soal strategi pemenangan, menarik massa untuk memenangkan satu" tutur Haji Uma.

"Nanti ekspektasi masyarakat tidak sampai. Jadi nanti akan terkorbankan harapan," sambungnya.

Selain itu, kemungkinan hubungan yang harmonis antara pasangan kepala daerah yang berjalan dalam waku singkat.

Ini juga berpotensi untuk tidak mewujudkan harapan masyarakat.

"Ini bicara dari hati, banyak kita lihat harmonisasi, akur (antar pasangan kepala daerah), sangat susah," ungkap Haji Uma.

"Mungkin awalnya, kemudian akan ribut," sambungnya.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI