Ratusan Guru dan Calon Pelamar CPNS Rela Antre di Polres Bireuen dan RSUD

Seorang guru yang sedang mengurus SKCK kepada Serambinews.com mengatakan, mereka mengurus SKCK untuk mengikuti Pendidikan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Ratusan guru PNS, guru honor mulai dari jenjang TK, SD, SMP maupun SMA serta pelamar CPNS, Kamis dan Jumat (22-23/8/2024), memadati Polres Bireuen dan RSUD dr Fauziah Bireuen.

Kehadiran ratusan orang mengurus SKCK di Mapolres Bireuen dan surat keterangan kesehatan dan surat keterangan bebas narkoba di RSUD Bireuen.

Amatan Serambinews.com di Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bireuen dipadati ratusan warga, warga antrean mengurus SKCK.

Seorang guru yang sedang mengurus SKCK kepada Serambinews.com mengatakan, mereka mengurus SKCK untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Ada dari guru PNS, guru honor maupun lainnya mengurus SKCK sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPG,” ujarnya.

Selain di Polres Bireuen, ratusan guru juga memadati RSUD Bireuen, para guru maupun masyarakat antrian mengurus surat kesehatan dan juga surat keterangan bebas narkoba.

Fakhrizal, seorang guru honor di salah satu SD di Bireuen kepada Serambinews.com, Jumat (23/8/2024)  mengatakan, mereka lulus untuk mengikuti PPG selama tiga bulan, salah satu syaratnya mengantongi surat keterangan sehat dan juga bebas narkoba.

Amatan Serambinews.com halaman IGD RSUD Bireuen dipadati para warga, sebagian guru honor dan juga dari masyarakat yang hendak mendaftar sebagai CPNS.

Beberapa petugas RSUD Bireuen melayani satu persatu, diawali dengan mendaftar di loket dan selanjutnya mengikuti pemeriksaan kesehatan di ruangan lainnya.

Sebagian warga mengisi biodata dan formulir yang sudah disiapkan.

Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, dr Mukhtar MARS mengatakan, sejak dua hari lalu ramai dengan guru honor, PNS dan juga masyarakat mengurus surat keterangan sehat dan juga keterangan bebas narkoba.

“Selain warga Bireuen juga dari kabupaten tetangga mengurus di RSUD Bireuen, sehingga makin ramai dan semua tertangani dengan baik,” ujarnya.

Ditambahkan, pada Kamis (22/8/2024) kemarin ada sekitar 700 orang mengurus surat tersebut, namun tidak semua selesai dan menunggu satu persatu.  

Menyangkut biaya, dr Mukhtar mengatakan sesuai dengan qanun daerah yaitu Rp 210.000 untuk kedua surat tersebut.

“Setiap orang diperiksa sebagaimana mestinya,” ujarnya.  (*)