Imigrasi Sabang Perkuat Pengawasan Orang Asing Melalui Rakor Timpora Kecamatan Sukamakmue

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang laksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam rangka memperkuat pengamanan dan sinergi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kamis (11/10/2024). 

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Nagoya Inn Sabang, diikuti oleh instansi terkait se-Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang di antaranya Camat Sukamakmue, Perwira Penghubung Koramil Sukamakmue, Perwira Penghubung Polsek Sukamakmue, Kepala KUA Sukajaya dan Kepala KUA Sukakarya, para Geuchik, Babinpotmar Lanal Sabang, Babinpotdirga Lanud Maimun Saleh, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza mengutarakan dalam sambutan, “Imigrasi mengajak partisipasi seluruh masyarakat sebagai garda terdepan yang memantau langsung keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayahnya. Jika ditemukan aktivitas orang asing yang meresahkan silakan laporkan, kemudian kita dapat saling berkoordinasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan”.

Usai Sambutan Kepala Kantor, Rapat dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Mirza Dwitri Patria. Dalam diskusi ini dibahas beberapa kegiatan orang asing yang berpotensi terjadinya pelanggaran.

“Rapat ini dilaksanakan agar meningkatkan sinergitas serta menjalin silaturahmi antar instansi yang tergabung dalam Timpora Tingkat Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, sehingga wadah Timpora Kecamatan Sukamakmue ini dapat menjadi sarana tukar menukar informasi terkait isu keimigrasian terbaru terkait orang asing khususnya di wilayah Kecamatan Sukamakmue," terang Kasi Inteldakim.

Setelah rapat selesai, Timpora Kecamatan Sukamakmue melaksanakan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di seputaran Pantai Gapang. Tim memantau dan memeriksa kelengkapan berkas dan aktivitas orang asing di lokasi. Tidak ditemukan pelanggaran hukum dan pelanggaran keimigrasian dalam operasi ini.(*)