Anggota DPRA Ungkap Ada "Mafia" Ganggu Pengangkutan CPO di Perbatasan Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA Nurchalis menerima informasi ada klompotan mafia yang menganggu sopir pengangkut CPO di perbatasan dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). 

"Saya menyikapi isu yang berkembang yang mengarah terhadap kenyamanan sopir pengangkutan CPO, katanya ada mafia. Yang jelas mereka sudah teriak ada permasalahan diperbatasan," kata Nurchalis kepada Serambinews.com, Selasa (29/10/2024).

Politikus Partai NasDem ini menyatakan bahwa framing negatif ini tentu merugikan Aceh, karena bakal berdampak pada petani sawit di Tanoh Rencong.

"Kalau kondisi ini berdampak besar pada perusahaan sawit, otomatis pabrik sawit membatasi membeli sawit petani. Yang dirugikan petani. Oleh karena itu harus dilakukan antisipasi," ujar Nurchalis.

Agar kondisi ini tidak terus berlarut, Nurchalis mengusulkan agar pengangkutan CPO dari Aceh ke Sumut jangan lagi melalui darat, akan tetapi melalui transportasi laut. 

Pemerintah Aceh harus membuka akses kepada perusahaan kelapa sawit dengan membangun pelabuhan yang representatif untuk pengangkutan CPO ke luar Aceh. 

Baca juga: Jumlah Harta Kekayaan Mira Hayati Crazy Rich yang Suka Pamer Tas Emas, Kini Rumah Mewahnya Disegel

Sebab, Aceh memiliki perkebunan sawit yang sangat luas sehingga untuk bahan baku pengiriman sangat cukup, bahkan lebih. 

"Jika itu terjadi bisa kita dorong perusahaan sawit untuk beli sawit rakyat lebih mahal. Kedua, juga bisa membuka lapangan kerja dengan dibuka pelabuhan," imbuhnya.

Di samping itu, lanjutnya, daerah juga menerima dampak dari pembukaan pelabuhan. Yaitu melalui pengembalian pajak ekspor. "Itu menjadi PAD. Dengan demikian bisa kita bangun sektor lain," terang Nurchalis.

Karena itu, anggota DPRA asal Nagan Raya ini mendorong pemerintah lebih serius menginventarisir pelabuhan yang ada di Aceh, baik di wilayah barat selatan maupun pantai timur Aceh.

"Kita lihat dimana yang lebih kayak. Kalau pemerintah tidak sanggup bangun, ajak investor. Nanti kita susun regulasi bahwa pengangkutan CPO tidak boleh lagi lewat darat tapi laut," katanya.

Nurchalis menambahkan, pengangkutan CPO via laut akan jauh lebih ekonomis. Sedangkan via darat banyak menimbulkan kerugian besar, seperti jalan rusak, kecelakaan akibat tumpahan CPO di jalan, dan lain-lain.

"Karena itu saya terus mendesak pemerintah, ajak investor, apa yang diinginkan mereka. Dengan demikian, kita (Aceh) bisa bangun refinery sebagai hilirisasi sawit," tutupnya.(*)