Pemkab Aceh Selatan Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Targetkan Tahun 2025 Turun 0,92 Persen

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menggelar 
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Aceh Selatan yang berlangsung di Aula Dinas Pariwisata Kabupaten setempat, Selasa (29/10/2024). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh Selatan Masrizal, TKPK Aceh Ida Irawan Kepala BPS Aceh Selatan Armelia Amri, Kepala SKPK, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya. 

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma melalui melalui Plt. Asisten Perekonomian dan pembangunan Willi Cahyadi Darwin, mengatakan bahwa kondisi saat ini  masih ada 12,02 persen (data Agustus 2024) penduduk, hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0,64 persen. 

"Persoalan kemiskinan ini merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Bukan hanya dilihat dari dimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi," ungkapnya. 

Secara umum, kata Willi, kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

"Kemudian daripada itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan karena telah secara tegas diamanahkan oleh undang-undang dasar Republik Indonesia dan juga undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh," jelas Plt Asisten II. 

Lebih lanjut, Kata Asisten, upaya penanggulangan kemiskinan juga telah dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam hal ini Kabupaten Aceh Selatan dengan berbagai program prioritas. 

"Kabupaten Aceh Selatan sendiri memiliki target penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,92 persen pada tahun 2025, menjadi 11,10," ungkap Willi. 

Untuk mencapai target tersebut, ungkap Willi Cahyadi, dibutuhkan strategi dan program prioritas pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. 

"Kemudian juga perlunya penguatan peran tkpkd yang saling berkoordinasi, bekerjasama, dan sinergisitas antar skpk agar dapat memaksimalkan kegiatan dalam penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara optimal," pungkasnya.(*)