Tiket Kapal Roro dengan Sistem Online Dikeluhkan, Begini Tanggapan DPRK dan ASDP

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Protes dari para sopir angkutan barang terhadap kebijakan tiket online yang diberlakukan oleh ASDP terus bergulir. Mereka menilai sistem tersebut mempersulit operasional, terutama dengan keterbatasan kuota tiket yang mengganggu jadwal pengiriman barang serta adanya biaya tambahan yang dianggap memberatkan.

Roni, perwakilan sopir angkutan barang, menilai bahwa kebijakan tiket online bukanlah solusi utama untuk mengatasi kemacetan. Ia menyoroti jadwal docking kapal yang kerap dilakukan pada masa sibuk seperti Lebaran dan Tahun Baru sebagai akar permasalahan.

"Kalau memang ingin mengurangi kemacetan, jadwal docking kapal harus diperbaiki. Lakukan di bulan sepi, bukan saat arus penumpang memuncak," ujar Roni.

Ia juga menyoroti bahwa penerapan tiket online harus mempertimbangkan masyarakat yang belum sepenuhnya paham teknologi. 

"Tidak semua masyarakat memahami digitalisasi, tetapi mereka tetap memiliki hak yang sama. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah maupun ASDP," tambahnya.

Roni memastikan bahwa keputusan mogok dihentikan sementara. 

"Kami akan terus bekerja sambil menunggu hasil keputusan dari provinsi. Harapan kami, pemerintah mendengar suara masyarakat, terutama mereka yang belum sepenuhnya melek teknologi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Komisi I DPRK Sabang, Raja Darmawan dalam kegiatan audiensi usai dilakukan mogok oleh para supir, Senin (2/12/2024), menyatakan dukungannya terhadap penerapan tiket online, tetapi menekankan pentingnya evaluasi agar kebijakan ini tidak menyulitkan masyarakat.

"Kami mendukung digitalisasi, namun harus ada opsi manual untuk mereka yang belum mampu menggunakan sistem online. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan warga," ujar Raja.

Ia juga mengingatkan dampak aksi mogok terhadap pasokan kebutuhan pokok di Sabang. 

"Jika aksi mogok berlanjut, stok sembako bisa habis dan harga bahan pokok berpotensi naik. Semua pihak harus segera mencari solusi agar krisis logistik dapat dihindari," katanya.

Di kesempatan yang sama, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Rudi B Hanafiah, menjelaskan bahwa kebijakan tiket online masih dalam tahap transisi. Saat ini, tiket manual tetap diberlakukan untuk penumpang, sementara online diwajibkan bagi kendaraan.

"Kami memahami kekhawatiran ini dan masih mengevaluasi penerapannya. Diskusi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan sebelum kebijakan ini ditetapkan secara penuh," jelas Rudi.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama online adalah mengurangi antrean kendaraan dan meningkatkan efisiensi layanan. 

"Kami berharap kebijakan ini bisa berjalan dengan solusi terbaik untuk semua pihak," ujarnya.

Rapat audiensi yang digelar antara sopir, anggota DPRK Sabang, Pemko Sabang dan ASDP diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan mengakomodasi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha.(*)