Sikapi Demo Keuchik, Mahasiswa Minta Pj Bupati Abdya Tuntaskan Dana ADG dan Cairkan Gaji Honorer

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Dasrol Habibi meminta kepada Pemkab untuk segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II, dan III, serta gaji pegawai kontrak yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Keterlambatan pencairan ADG dan gaji pegawai kontrak adalah bentuk kelalaian serius yang berdampak pada  kelancaran pelayanan publik,” katanya. 

“Apalagi hari ini aparatur telah mengancam tidak melayani masyarakat lagi, maka kami mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Abdya, Senin (9/12/2024).

Selain itu, Dasrol menambahkan, keterlambatan pencairan ADG dan gaji pegawai kontrak ini akan mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah. 

"Jika Pak Pj tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kami minta Bapak Sunawardi mundur saja dari jabatannya," tutup Dasrol.

Sebelumnya, seribuan aparatur desa (gampong) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Senin (9/12/2024) pagi. 

Kedatangan 152 keuchik di Abdya dan para aparatur itu merupakan buntut dari belum cairnya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh Pemkab melalui BPKD Abdya.

Aksi unjuk rasa itu dikomandoi oleh Ketua Adepsi Abdya, Venny Kurnia didampingi Sekretaris Osha Yurahman, serta Koordinator Aksi, Adami Us yang juga Keuchik Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan.

Setelah berorasi panjang di halaman Kantor BPKD Abdya, Pj Bupati Sunawardi didampingi unsur Forkompimda Abdya dan juga Kepala BPKD, Fakhruddin, langsung turun menjumpai massa.

Merasa tidak puas dengan jawaban Pj Bupati Sunawardi yang terkesan tidak memberikan jawaban pasti, maka para keuchik tersebut mengancam akan menyetop pelayanan di desa-desa.

Sebagai bukti aksi stop pelayanan di desa itu, 152 keuchik tersebut langsung mengumpulkan stempel desa untuk diserahkan kepada Pj Bupati Abdya. 

"Bagi yang tidak mengumpulkan atau mengembalikan stempel, berarti pengkhianat," tegas Koordinasi Aksi, Adami Us yang disambut koor para keuchik lainnya.

Seribuan massa ini menuntut Pemkab Abdya segera merealisasikan sisa ADG tersebut yang belum dicairkan hingga akhir penghujung tahun 2024.

Para peserta aksi yang terdiri dari keuchik dan aparatur desa lainnya mempersoalkan pencairan ADG Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen, yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD). 

Selain itu, ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024.

Sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember 2024, masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.

Menurut informasi yang dihimpun, pencairan ADG Siltap seharusnya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. 

Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari pemerintah daerah.

Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa. 

"Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.

Pj Bupati Abdya, Sunawardi sejauh ini hanya bisa mengatakan bahwa dana di Abdya banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada 2024. 

"Alhamdulillah, Pilkada kita sukses, karena penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp 40 miliar, " terangnya. 

Kemudian, lanjut Sunawardi, ada tenaga kontrak yang 6 bulan tidak dibayar dan sudah ditetapkan di awal. 

Maka tahun 2025, tidak terulang lagi. 

"Saya ingin melunasi tapi uangnya dari mana," sambung Pj Bupati Sunawardi sehingga massa berteriak dengan lantang 'Abdya Bangkrut'. 

Massa sendiri sebelum berunjuk rasa, terlebih dahulu berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau di Gampong Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, baru kemudian bergerak menuju Kantor BPKD.

Usai dari Kantor BPKD, massa terus bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya untuk berorasi serupa dalan hal ketidakpastian pencairan ADG tahun 2024 yang sudah berada di ujung tanduk.

Di Gedung DPRK Abdya, massa disambut oleh Wakil Ketua DPRK Abdya, Tgk Mustiari alias Mus Seudong, beserta sejumlah anggota DPRK lainnya. 

Di Gedung DPRK, mereka juga menuntut para wakil rakyat untuk ikut turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.(*)