Trump Kembali ke Gedung Putih, Memulai Era Pergolakan Baru

SERAMBINEWS.COM- Donald Trump akan dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat pada hari Senin (20/1/2025), memulai masa jabatan keduanya yang penuh gejolak dan kontroversial.

Upacara pelantikan ini menjadi momen penting dalam sejarah politik AS karena Trump berjanji untuk mendorong batas-batas kekuasaan eksekutif, memperketat kebijakan imigrasi, dan mengubah peran Amerika Serikat di panggung dunia.

Dalam kampanyenya, Trump menyampaikan janji untuk mengambil tindakan tegas terhadap para musuh politiknya, mendeportasi jutaan imigran ilegal, dan mengurangi peran AS dalam aliansi internasional yang telah lama dibentuk pasca-Perang Dunia Kedua.

Pelantikan ini melengkapi kebangkitan kembali Trump setelah serangkaian tantangan hukum dan politik yang luar biasa. Trump telah selamat dari dua persidangan pemakzulan, satu hukuman pidana, dua percobaan pembunuhan, serta satu dakwaan terkait upaya untuk membatalkan hasil pemilu 2020.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Trump kalah dari Joe Biden dalam pemilu, namun meskipun kehilangan Gedung Putih, Trump berhasil memenangkan pemilu kembali dengan suara terbanyak nasional atas Wakil Presiden Kamala Harris, meskipun tidak mencapai mayoritas 50 persen.

Upacara pelantikan akan dilaksanakan di dalam Rotunda Gedung DPR AS, sebuah lokasi yang dipilih untuk pertama kalinya dalam 40 tahun akibat cuaca dingin yang sangat ekstrem.

Pelantikan ini diwarnai dengan simbolisme, mengingat peristiwa sebelumnya pada tahun 2021 ketika para pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol dalam upaya gagal untuk mencegah kekalahannya dalam pemilu.

Trump, yang memulai masa jabatan pertamanya dengan retorika yang mengobarkan perpecahan, kembali dengan penuh percaya diri untuk memulai masa jabatan keduanya.

Salah satu janji penting yang akan dilaksanakan Trump pada hari pertama masa jabatannya adalah memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam serangan 6 Januari 2021.

Langkah ini sejalan dengan visinya untuk merombak kebijakan imigrasi, yang akan lebih ketat dan agresif.

Pada kampanyenya, Trump juga berjanji akan menerapkan pembatasan imigrasi yang lebih ketat, khususnya dengan menggolongkan kartel narkoba sebagai "organisasi teroris asing" dan memperkenalkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Trump berencana untuk memulai pelantikan dengan tanda tangan sejumlah perintah eksekutif yang akan mengubah kebijakan pemerintahan yang ada.

Sebagai contoh, Trump diperkirakan akan menarik AS dari perjanjian iklim Paris dan mencabut beberapa kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintahan Biden.

Beberapa kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan, mengingat banyak pihak yang menentang langkah-langkah ini.

Setelah memenangkan pemilu, Trump memiliki kontrol yang lebih besar atas Kongres, dengan mayoritas Partai Republik yang mendominasi baik di Senat maupun di DPR AS.

Banyak anggota Kongres yang mendukungnya dan telah mengesampingkan kritik dari dalam partainya, memungkinkan Trump untuk melaksanakan agendanya dengan lebih mudah.

 Beberapa penasihat Trump bahkan menguraikan rencana untuk mengganti banyak birokrat nonpartisan dengan loyalis yang dipilihnya sendiri.

Trump kembali ke Washington dengan tujuan untuk mengubah kebijakan luar negeri AS.

 Pada masa kampanye, ia sempat menyebutkan rencana untuk merebut Terusan Panama, menguasai Greenland yang merupakan wilayah milik Denmark, dan mengenakan tarif lebih tinggi kepada negara-negara mitra dagang terbesar AS.

Kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan tidak konvensional ini sudah mulai terasa, terutama terkait dengan isu-isu seperti perdamaian Israel-Hamas dan kebijakan terkait Rusia-Ukraina.

Dalam konteks domestik, Trump berjanji akan melanjutkan kebijakan ekonomi yang mendukung industri dalam negeri, menanggapi rasa frustrasi rakyat Amerika terkait inflasi yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Jeremi Suri, seorang sejarawan dari University of Texas, membandingkan situasi politik saat ini dengan masa-masa pergolakan sosial dan ekonomi pada akhir abad ke-19, ketika Grover Cleveland adalah presiden yang terpilih kembali setelah kehilangan Gedung Putih.

Pada saat itu, kesenjangan kekayaan meluas dan industri berkembang pesat, menghasilkan ketegangan sosial yang serupa dengan situasi saat ini.

Namun, situasi politik saat ini sangat berbeda dari tahun 2017, ketika Trump pertama kali menjabat.

Pada masa itu, ia mengisi banyak posisi tinggi dalam pemerintahan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

Kini, Trump lebih mengutamakan loyalitas daripada pengalaman dalam memilih anggota kabinetnya, yang mengundang kritik dari banyak pihak.

 Beberapa calon anggota kabinetnya diketahui memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap lembaga yang akan mereka pimpin, seperti Departemen Pendidikan dan Badan Perlindungan Lingkungan.

Seiring dengan kebijakan domestik yang kontroversial, Trump juga mendapat dukungan dari beberapa tokoh paling berpengaruh di dunia, termasuk Elon Musk, yang menghabiskan lebih dari $250 juta untuk mendukung kampanye Trump.

Beberapa pemimpin industri teknologi, seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, dan Tim Cook, diperkirakan akan menghadiri pelantikan Trump, sebuah indikasi dari hubungan yang semakin dekat antara Trump dan para pengusaha terkemuka di dunia.

Pelantikan ini akan diadakan di tengah pengamanan yang sangat ketat, mengingat potensi ancaman kekerasan politik yang meningkat, termasuk dua percobaan pembunuhan terhadap Trump selama kampanye.

Pihak berwenang juga waspada terhadap potensi serangan dari kelompok-kelompok ekstremis, yang menunjukkan tingginya ketegangan politik saat ini.

 Beberapa insiden kekerasan politik, seperti serangan yang dilakukan oleh seorang veteran Angkatan Darat yang terinspirasi oleh ISIS, semakin memperburuk situasi.

Di tengah kemegahan pelantikan, Trump akan segera menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk memulai agenda kebijakannya.

Ini termasuk penguatan kebijakan imigrasi, deklarasi keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko, dan kemungkinan penghapusan peraturan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintahan Biden.

Namun, banyak tindakan eksekutif yang diusulkan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan, yang bisa memperlambat implementasinya.

Trump juga akan menjadi presiden pertama dalam sejarah modern AS yang menduduki Gedung Putih setelah menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk dakwaan terkait pemalsuan catatan bisnis dan upaya untuk menutup-nutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film porno.

 Meski sudah divonis bersalah dalam kasus ini, Trump berhasil lolos dari hukuman karena statusnya sebagai calon presiden.

Selain itu, ia juga terbebas dari dua dakwaan federal lainnya, terkait dengan upaya membatalkan pemilu 2020 dan penyimpanan dokumen rahasia, berkat kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.

Pelantikan Trump menandai dimulainya babak baru dalam sejarah politik Amerika Serikat yang penuh ketegangan, dengan berbagai kebijakan kontroversial yang akan membentuk arah negara ini dalam empat tahun mendatang.