Rektor UIN Ar-Raniry Harap Mualem-Dek Fadh Prioritaskan Keagamaan, Pendidikan, dan Ekonomi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg menyampaikan selamat kepada Muzakir Manaf dan Fadhlullah yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, atas nama Presiden RI di Gedung DPRA, Rabu (12/2/2025).

Mujiburrahman menyebut ada tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan, yaitu keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan kunci dalam membangun Aceh yang lebih baik dan berdaya saing.

“Harapannya, ke depan ujung pembangunan Aceh hanya fokus pada aspek tersebut. Keagamaan menjaga identitas dan moralitas, pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ekonomi memperkuat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Mujiburrahman menilai, kondisi Aceh saat ini masih menyisakan sejumlah tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan dan persoalan mentalitas masyarakat yang cenderung bergantung pada bantuan.

“Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan masuk lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Ini harus menjadi perhatian serius pemimpin Aceh ke depan,” katanya. 

Rektor UIN Ar-Raniry juga menyoroti masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia mencontohkan bagaimana sejumlah dinas di Aceh lebih banyak menghabiskan anggaran untuk operasional ketimbang program yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

“Di Thailand, misalnya, mereka hanya fokus pada pertanian dan perikanan dan itu sudah cukup untuk menopang ekonomi negara. Aceh perlu meniru strategi seperti ini dengan menyesuaikan potensi yang ada,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Prof Mujiburrahman menekankan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak setiap warga Aceh dan harus menjadi prioritas pemerintah. Ia menyoroti perlunya alokasi anggaran yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan dana ratusan miliar yang mengendap di Baitul Mal Aceh untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. 

“Tidak boleh ada masyarakat Aceh yang tidak bisa mengaji atau tidak bisa shalat. Ini adalah degradasi yang dapat menghilangkan marwah Aceh sebagai Serambi Mekkah dan syariat Islam,” tegasnya. 

Dalam konteks pemerintahan baru di Aceh, ia berharap Mualem dan Dek Fadh dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat serta bermitra dengan perguruan tinggi untuk merancang kebijakan yang berbasis riset dan data. 

“Sinergi antara pemerintah dan kampus sangat penting. Kami pimpinan dan sivitas akademika UIN Ar-Raniry siap memberikan dukungan penuh dan kontribusi dalam bentuk pemikiran, riset, dan pendampingan kebijakan  terhadap pemerintahan baru Aceh, agar dapat bekerja maksimal dan profesional sehingga Aceh bisa keluar dari berbagai problema dan tantangan yang dihadapi,” pungkasnya.(*)