Soal Pengapusan Barcode BBM, Anggota DPRA: Mualem Lobi Pusat Agar Aceh Berlakukan Subsidi Tertutup 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengeluarkan kebijakan kontroversi terkait penghapusan aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Khalid SPdI mengaku pada prinsipnya mendukung kebijakan Mualem karena bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat. 

Akan tetapi, Khalid juga berharap Mualem agar melobi pemerintah pusat agar Aceh didahulukan dalam penerapan program subsidi tertutup sehingga penerima manfaat akan lebih tepat sasaran. 

"Jika dikaitkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, maka Mualem bisa minta ke pemerintah pusat agar Aceh didahulukan subsidi tertutup pada orang yang mustahak, tidak lagi subsidi barang seperti selama ini," kata Khalid.

Politisi partai berlambang pohon beringin ini tidak menampik bahwa di Aceh masih banyak penerima manfaat dari program subsidi tidak tepat sasaran, baik program subsidi gas elpiji maupun BBM. 

Sehingga perlu pengawasan ketat dalam menjalankan program subsidi agar tepat sasaran dan tidak menganggu daya beli masyarakat. 

Untuk mengantisipasi tumpang tindih data, pemerintah sudah lama mengagas skema penerapan subsidi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup. Artinya, subsidi hanya diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin.

Karena itu, Khalid berharap Pemerintah Aceh bisa menerapkan skema ini dan meminta kepada pusat agar Aceh menjadi daerah pertama pemberlakukan subsidi tertutup. 

"Pada prinsipnya kita mendukung Pemerintah Aceh. Mungkin melalui Menteri (ESDM) Bahlil, penerapan subsidi tertutup di Aceh bisa dikhususkan," imbuh Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Aceh ini.

Seperti diketahui, wacana penghapusan aturan yang mengatur pembelian BBM subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode menuai pro kontra.

Wacana ini disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat memberi sambutan pertamanya usai dilantik dalam rapat paripurna DPRA, Rabu (12/2/2025).

Mualem menilai pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem.(*)