Kisah Mualem Gagal Isi BBM Gara-gara Barcode

“Pak Sekda, mohon ditindaklanjuti, surati semua SPBU tidak lagi pakai barcode.” MUZAKIR MANAF, Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem pernah punya kisah tak mengenakan gara gara barcode pengisian bahan bakar minyak (BBM). Kejadiannya hanya beberapa jam sebelum dirinya dilantik menjadi Gubernur Aceh 2025-2030 pada 12 Februari 2025.

Kisah itu ia ceritakan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Sabtu (15/2/2025). 

Kala itu, Mualem berangkat dari rumah untuk sarapan menggunakan mobil. Ketika mengecek bahan bakar minyak (BBM) mobil sudah akan habis, Mualem lantas mengarahkan laju mobil ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Begitu sampai, petugas SPBU lalu menanyakan tentang barcode.

"Saya lihat minyak sudah kuning-kuning mampir ke SPBU, mau isi BBM ditanya barcode," kata Gubernur.

Meski demikian, Mualem menjelaskan, bukan pengalaman pribadi yang tak menggenakkan itu yang kemudian melatarbelakanginya meminta penghapusan barcode dalam pengisian BBM. Tetapi menurutnya, penggunaan barcode itu menyusahkan rakyat. 

Ia kemudian menceritakan ketika ada masyarakat mendorong kendaraan ke SPBU karena kehabisan BBM. Namun sampai di SPBU, harus menerima kenyataan tidak bisa mengisi BBM sebab tidak ada barcode. Kemudian ia juga melihat pertengkaran antara masyarakat dengan petugas SPBU gara-gara barcode. "Saya jadi gubernur saya hapuskan pengguna barcode," tegasnya disambut gemuruh tepuk tangan.

Mualem lantas perintahkan Plt Sekda Aceh Drs Muhammad Diwarsyah MSi, untuk menyurati seluruh SPBU di Aceh agar tidak lagi menggunakan barcode dalam pengisian BBM. "Pak Sekda, mohon ditindaklanjuti, surati semua SPBU tidak lagi pakai barcode," pinta Mualem yang dijawab siap oleh Plt Sekda Aceh sambil berdiri.

Kebijakan penghapusan barcode dalam pengisian BBM di Aceh, menginspirasi gubernur lain. Hal itu sebut Muzakir Manaf, diketahui ketika dirinya mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Jumat (14/2/2025).

"Semalam ketemu Presiden, banyak gubernur menginginkan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia tidak ada lagi barcode," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan penghapusan barcode ini disampaikan Mualem saat memberikan sambutan seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Mualem menilai pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” tegas Mualem. 

“Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jusuf Kala ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

Mualem juga menilai, pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga tidak perlu dilanjutkan. “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

Tanggapan Pusat

Pemerintah pusat dan juga Pertamina buka suara menanggapi keinginan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang hendak menghapus barcode di SPBU. Dikatakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, ketentuan mengenai pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

Regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Meski begitu, Yuliot belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan revisi tersebut. "Ini lagi disiapkan," ujarnya, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. "Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (15/2/2025). 

Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.

Saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar di Aceh mencapai 71.775 unit, sedangkan untuk BBM Pertalite sebanyak 150.413 unit. "Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi penyelewengan. 

"Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite," tuturnya.(de/tribunnews.com)

Lantik Bupati Aceh Singkil dan Wali Kota Subulussalam

GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman, Sabtu (15/2/2025). Prosesi pelantikan digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Singkil, di Kampung Baru, Singkil Utara.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, H Amaliun dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda dan undangan lainnya. Usai melantik, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf, menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada Bupati dan Wakil bupati Aceh Singkil. 

Antara lain meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman agar mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Mensejahterakan dan memakmurkan rakyat merupakan tugas seorang pemimpin sesuai visi dan misi. 

"Sesuai visi misi dan sumpah kita akan mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat, bukan sebaliknya, ini tugas kita," kata Mualem. Sebagai gubernur, Mualem mengatakan, dirinya pasti mendukung pembangunan Aceh Singkil. 

Pesan selanjutnya adalah melibatkan akademisi dalam menyusun program pembangunan. Kemudian memberikan ruang bagi pengusaha agar pembangunan menciptakan nilai tambah. Lalu menjaga hubungan dengan masyarakat agar mendapat hati masyarakat. Berikutnya Mualem mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil agar selalu meminta doa para ulama.

Tinjau Ulang Program Plasma

Usai dilantik menjadi Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon membuat gebrakan dengan kebijakan meninjau ulang program plasma atau kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerahnya. Menurut Oyon, peninjauan ulang dilakukan agar penerima program plasma atau kemitraan harus orang miskin.

Kemudian ia mensinyalir ada ketidakberesan dalam pelaksana program plasma dan kemitraan, dimana penerima manfaat lokasinya jauh dari kebun kelapa sawit perusahaan. "Penyerahan plasma perkebunan kelapa sawit kita akan tinjau kembali, penerima manfaat kemitraan plasma harus orang miskin," kata Oyon. 

Kebijakan Oyon, mendapat sokongan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Selain mendukung peninjauan ulang program plasma, Mualem juga memiliki kebijakan khusus kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Antara lain akan melakukan ukur ulang semua hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di daerahnya. "Semua HGU ukur ulang kembali yang ada di Aceh, sudah lama melenggang-lenggang di tanah kita," kata Mualem disambut tepuk tangan.

Mewujudkan itu, Mualem menegaskan segera membentuk tim yang terdiri dari para pakar. Tim itu yang bekerja mengumpulkan perusahaan pemegang HGU perkebunan kelapa sawit untuk melakukan pengukuran ulang. Dari hasil ukur ulang, jika diketahui ada yang melebihi luas HGU-nya, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Aceh tidak terus menjadi penonton di tengah kepungan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. 

Kenakan Peci Sada Kata

Usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil pada Sabtu pagi, Mualem melanjutkan dengan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) dan Nasir Kombih. Pelantikan juga berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRK Subulussalam, Sabtu (15/2/2025) di Gedung DPRK Subulussalam.

Pantauan Serambi, Mualem bersama rombongan tiba ke Gedung DPRK Subulussalam pukul 14.20 WIB. Namun ada yang berbeda dari penampilan Gubernur Aceh kali ini. Mualem datang dengan jas warna hitam dan mengenakan peci hitam khas Sada Kata bermotif tabir. 

Acara dimulai dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Sejumlah pejabat dan tokoh nasional terlihat ikut menghadiri pelantikan Haji Rasyid Bancin dan Nasir Kombih. Salah satunya, Agus Suparmanto SE, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2020.

Dalam sambutannya, H Rasyid Bancin menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang diberikan, sehingga ia bersama pasangannya dapat memulai amanah besar ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada masyarakat Subulussalam atas kepercayaan yang telah diberikan.

“Kami menyadari bahwa jabatan ini bukanlah sebuah kebanggaan semata, melainkan tanggung jawab besar yang harus kami pertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT,” ujar H Rasyid Bancin.

Dalam pidatonya, Wali Kota Subulussalam menyatakan visi dan harapannya untuk membawa kota ini ke arah yang lebih baik. Dengan tekad untuk menciptakan kota yang lebih Islami, maju, dan sejahtera, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu mendukung program pembangunan pemerintah.(de/lid)