Breaking News

Berita Langsa

Panglima KPA D-I Wilayah Peureulak Dukung Pencabutan Barcode BBM

Kami sangat mendukung kebijakan Gubernur Aceh H Muzakir Manaf yang mewacanakan mencabut sistem bercode (QR Code) ini di Aceh," ujar Muntasir Age

Editor: mufti
FOR SERAMBINEWS.COM
Muntasir Age, Panglima KPA Daerah I Wilayah Peureulak bersama Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf 

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Rencana penghapusan sistem barcode atau QR Code dalam pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar dan Pertalite yang telah lama berlaku di Aceh dinilai diskriminatif. Walaupun awalnya Pertamina merencanakan Provinsi Aceh sebagai contoh awal dalam penerapan sistem ini, tetapi kenyataannya hingga kini provinsi lain di Indonesia tidak diberlakukan.

"Kami sangat mendukung kebijakan Gubernur Aceh H Muzakir Manaf yang mewacanakan mencabut sistem bercode (QR Code) ini di Aceh," ujar Muntasir Age, Panglima KPA Daerah I Wilayah Peureulak, kepada Serambi, Senin (17/2/2025).

Menurut Age, kebijakan itu diambil Mualem tentunya didasarkan atas kepentingan masyarakat Aceh yang selama ini cukup direpotkan dalam mengakses kebutuhan BBM sebsidi ini di setiap SPBU. "Apa disampaikan Mualem dalam pidato perdananya setelah dilantik menjadi Gubernur Aceh, memang memiliki manfaat cukup besar bagi masyarakat Aceh dan juga untuk menanggapi keluhan masyarakat bawah," terangnya. 

Kenyataan di lapangan, sambung Age, penggunaan sistem QR Code ini memperlambat aktivitas masyarakat di jalan raya. Tidak jarang karena harus QR dulu, antrean kendaraan roda empat terjadi di SPBU. “Jika alasan sistem QR Code ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, lalu apa bedanya dengan sekarang, walaupun adanya CR Code, penyimpangan juga masih terjadi,” singgungnya.

Sekarang yang perlu dilakukan adalah ketegasan Pertamina dalam menindak SPBU nakal. Bukan malah menyulitkan masyarakat dengan pemberlakuan barcode. Dia menegaskan, pencabutan barcode BBM di Aceh wajib harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pertamina juga harus menambah kuota BBM subsidi di Aceh, karena kuota BBM subsidi yang ada selama ini tidak cukup, ini dibuktikan dengan sering kelangkaan BBM khususnya bio solar. "Kami mewakili masyarakat wilayah timur Aceh sangat mendukung apa yang diwacanakan Mualem mencabut QR Code ini. Kami juga mengajak semua pihak di Aceh ikut mendukung usul Gubernur Aceh ini," tegas Age.(f)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved