Senator Azhari Cage Cecar Pertamina Soal Kelangkaan BBM di Aceh

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, mencerca Pertamina soal realita yang dihadapi masyarakat Aceh terkait minyak dan gas (Migas). Menurutnya, sebagai salah satu provinsi yang menjadi lumbung migas, kenyataannya minyak dan gas khususnya BBM justru masih langka di Aceh. 

Hal ini disampaikan Azhari yang juga anggota Komite II DPD RI saat rapat dengan mitra kerja Pertamina, di Kantor DPD RI. Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Direktur Pertamina dan jajaran, Selasa (25/2/2025). 

Pada pertemuan tersebut, Azhari Cage menyebutkan bahwa jatah solar untuk Aceh pada 2025 sebanyak 410.544 ton. Namun dalam realitanya, banyak masyarakat seperti nelayan tidak kebagian pertalite dan solar.

"Contoh kasus seperti nelayan Seuneudon, Aceh Utara. Mereka tidak bisa melaut karena tidak kebagian solar, sehingga terparkir boat-boat semua. Padahal ini menjelang Ramadhan," kata Azhari. 

Azhari sangat prihatin dengan apa yang dialami para nelayan Aceh tersebut, karena ada kasus saat mereka sudah antre berjam-jam tetapi tiba-tiba pasokan BBM di SPBU kosong. 

"Kita bicara data. Aceh itu lumbung migas. Baru-baru ini juga ditemukan cadangan minyak dan gas di Andaman I dan Andaman II. Tapi migas di tengah-tengah masyarakat langka," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari meminta Pertamina untuk memikirkan solusi terkait kelangkaan solar di tengah-tengah nelayan Aceh ini. 

"Ini harus menjadi perhatian dari Pertamina, apa kendalanya tolong ini dipikirkan. Apakah perlu penambahan SPBU untuk nelayan, ini perlu dipikirkan," ucapnya. 

Selain itu, Azhari juga mempermasalahkan soal pemberlakuan barcode untuk empat provinsi di Indonesia, termasuk Aceh. Ia mencurigai ada permainan di balik penunjukan Aceh sebagai daerah percobaan pemberlakuan barcode tersebut. 

Ia meminta Pertamina menghapus sistem barcode tersebut dan tidak menjadikan Aceh sebagai provinsi percobaan. 

Azhari juga mengaku kecewa dengan Pertamina atas respon yang tidak elok terhadap pidato pelantikan Gubernur Aceh yang tegas menyatakan bakal menghapus sistem barcode di hadapan Mendagri. 

"Namun dalam respon yang terlalu cepat, Area Menager Pertamina Sumbagut langsung membantahnya. Kenapa tidak dilakukan secara lebih santun dan beradab. Undang gubernur Aceh lalu duduk dan bicarakan, jangan langsung bantah seperti itu,” ungkapnya.

"Gubernur adalah representasi dari pada rakyat Aceh. Saya anggota DPD RI perwakilan daerah Aceh yang wajib membela daerah, maka dalam hal ini apapun kejadiannya bagaimanapun ceritanya kita harus mengedepankan etika dan sopan santun,” pungkasnya.

Diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro, Dir Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution, Dir Manajemen Resiko Ahmad Siddik Badruddin, Dir Sumber Daya Manusia Erry Sugiharto, Dir Penunjang Bisnis Erry Widiastono dan Dir Keuangan Emma Sri Martini. Sedangkan dari Komite II dihadiri pimpinan dan para anggota.(*)