Ramza Harli Minta Semua OPD Akomodir Usulan Masyarakat

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalamlingkungan pemerintah kota (pemko) agar mengakomodir usulan masyarakat yang telah disampaikan oleh seluruh aparatur gampong dari Kecamatan Banda Raya, untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam penyusunan RKPD.

Hal tersebut disampaikan Ramza saat menghadiri musrenbang yang dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan Banda Raya, Selasa (25/2/2025). “Kegiatan musrenbang ini sangat penting untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat dari bawah yang juga sudah menjadi prosedur penyusunan anggaran yang akan dimasukkan dalam RAPBK Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Lebih lanjut dihadapan seluruh peserta musrenbang, Ramza membeberkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang sedang mengalami defisit anggaran karena masih terbebani dengan persoalan utang. "Bapak ibu yang kami muliakan, kita semua harus bersabar, karena ibu wali kota sedang menganalisa kembali berapa utang yang riil yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau tidak mau nantinya disalahkan, jadi sebelum membangun kembali kota ini, beliau ingin bersih-bersih terlebih dahulu dari persoalan utang ini," ungkapnya.

Namun demikian, Ramza meyakini semua persoalan ini akan dapat diatasi bila seluruh OPD rela anggarannya yang dirasa tidak mendesak dipotong. Sementara yang menyangkut dengan pelayanan dasar harus terus berjalan.

"Meski saat ini terjadi utang dan adanya instruksi efisiensi anggaran, saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bila itu mendesak agar dapat diakomodir dan disesuaikan juga dengan ketersediaan dana yang ada nantinya", pintanya.

Dalam kesempatan itu, Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan sebelumnya kenapa utang bisa terjadi lagi. Padahal, menurutnya, bila pengelolaan keuangan didasarkan pada Surat Penyediaan Dana (SPD) pasti utang tidak akan terjadi.

"Pada saat saya ketua pansus utang, kami semua anggota dewan sudah setuju cara penyelesaian utang dimana kami harus rela pokir dipotong, namun kami heran kenapa utang masih terjadi juga, ini harus kita cari siapa yang harus bertanggung jawab, sebutnya.(*)