USK dan Gekraf Usul Dinas Ekonomi Kreatif

“Pemerintah Aceh perlu mempercepat pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Sehingga ini dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah” Prof Marwan, Rektor USK

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pasca ditetapkannya Aceh sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas untuk pengembangan ekonomi kreatif nasional, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Marwan mengusulkan agar Aceh segera membentuk kelembagaan yang fokus mengelola Ekonomi Kreatif di Aceh. Usulan ini mengemuka pada diskusi terbatas dengan Staf Khusus Menteri Ekonomi Kreatif, Rian Syaf, BBA. MCom di Kampus USK, Senin (24/3/2025).

Usulan yang sama juga disampaikan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh. Ketua Gerkraf, Mahfudz Y Loethan mendorong Pemerintah Aceh membentuk Dinas Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Aceh sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif di Tanah Rencong.

Keduanya sepakat, jika keadiran badan yang mengurusi ekonomi kreatif, maka sektor tersebut akan dapt diberdayakan dan berkembang di Aceh.

Prof Marwan sangat mengapresiasi Menteri/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, yang telah memperjuangkan Aceh sebagai salah satu wilayah prioritas dari sebelumnya hanya 12 wilayah.

“Kita perlu apresiasi upaya yang telah dilakukan MenEkraf. Selanjutnya, Pemerintah Aceh perlu mempercepat pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Ini langkah strategis untuk ekosistem ekraf yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi sehingga dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah” ucap Rektor.

Rektor menambahkan, Aceh harus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. "Keberadaan kelembagaan Ekonomi Kreatif Aceh akan menjadi katalisator utama dalam membangun ekosistem ekraf yang lebih profesional dan berkelanjutan", imbuh nya .

Sementara itu Staf Khusus Menteri Ekraf, Ryan Syaf dalam kunjungannya ke USK memaparkan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif di Aceh sehingga dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Aceh memiliki potensi besar yang bisa dijadikan sebagai motor penggerak perekonomian lokal dan Regional. Kami yakin pengembangan sektor Ekraf dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Rian Syaf. 

Rektor juga mengungkapkan, sebagai langkah konkret untuk mendukung industri kreatif di Aceh, sejak 2022 USK telah mendirikan Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (KITA Kreatif), untuk membantu merumuskan kebijakan serta program pengembangan ekraf di Aceh.

USK juga memiliki Atsiri Research Centre (ARC) yang selama ini juga telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui hilirisasi produk nilam.

"Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, sangat penting agar industri ekonomi kreatif di Aceh dapat semakin berkembang dan berkontribusi signifikan" tutup nya.(mun)

Agar Ekosistem Ekonomi Kreatif Terkelola

Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh, Mahfudz Y Loethan mendorong Pemerintah Aceh membentuk Dinas Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Aceh sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif di Tanah Rencong. 

Ia menilai, tanpa adanya lembaga khusus yang menangani ekonomi kreatif secara fokus, potensi besar Aceh bisa sulit berkembang maksimal."Kita butuh kebijakan yang lebih konkret dan terfokus. Dengan adanya Dinas Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Aceh, ekosistem industri kreatif bisa dikelola lebih profesional, ada regulasi yang lebih mendukung, dan program-program pengembangan bisa lebih terarah,” kata Mahfudz, Rabu (26/3/2025). 

“Ini juga akan membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha kreatif, baik dalam permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk ke tingkat nasional maupun internasional," lanjutnya. 

Usulan tersebut disampaikan Mahfud menyusul langkah Kementerian Ekonomi Kreatif yang menetapkan Aceh sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional. 

Menurutnya, masuknya Aceh dalam 15 15 wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional, menjadi momentum besar bagi Aceh untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penetapan Aceh sebagai wilayah prioritas adalah langkah strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ekonomi kreatif bukan lagi sekadar sektor pendamping, tapi sudah terbukti menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan kekayaan budaya, seni, kuliner, kriya, hingga fesyen berbasis kearifan lokal, Aceh memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional dan global,” ungkapnya. 

Mahfudz mejelaskan, ekonomi kreatif telah menjadi kekuatan utama dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenparekraf, sektor ini menyumbang 7,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai Rp1.300 triliun pada 2023, serta menyerap lebih dari 23 juta tenaga kerja. 

Sebagai bentuk dukungan konkret, kata Mahfudz, Gekrafs Aceh juga menawarkan roadmap untuk mendukung pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Aceh. Peta jalan ini mencakup strategi pengembangan industri kreatif, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.(ra)