Gegara Pro-Palestina, Harvard Dibombardir Pemerintah AS: Dana Dicabut, Mahasiswa Asing Terancam!

Gegara Pro-Palestina, Harvard Dibombardir Pemerintah AS: Dana Dicabut, Mahasiswa Asing Terancam!

SERAMBINEWS.COM- Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.

Ancaman ini muncul setelah universitas ternama tersebut menyatakan tidak akan tunduk pada permintaan pemerintahan Donald Trump terkait penanganan antisemitisme di kampus.

Gedung Putih meminta Harvard untuk mengubah kebijakan perekrutan, penerimaan, dan cara mengajar yang dinilai bisa membantu mengatasi tindakan antisemitisme.

Namun, pihak universitas menolak permintaan tersebut.

Dilansir dari BBC News (17/4/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, pada Rabu (16/4/2025), menyebut bahwa Harvard telah “mengancam keamanan nasional” karena dianggap “bertekuk lutut pada antisemitisme.”

Ia juga menuntut Harvard menyerahkan catatan terkait aktivitas mahasiswa asing yang memegang visa, terutama jika mereka terlibat dalam aksi yang dianggap “ilegal dan penuh kekerasan.”

Sebagai catatan, mahasiswa internasional saat ini mencakup lebih dari 27 persen dari total mahasiswa Harvard.

Menanggapi tekanan ini, Presiden Harvard, Alan Garber, menyampaikan pesan tegas kepada komunitas kampus.

Baca juga: AS dan China Memanas Lagi! Saham Global Rontok, Harga Emas Melejit, dan Dolar Tersungkur!

“Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” tulis Garber dalam pernyataan resminya pada Senin (14/4/2025).

Akibat perselisihan ini, pemerintah AS telah membekukan dana federal untuk Harvard senilai $2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun.

Selain itu, mantan Presiden Donald Trump juga mengancam akan mencabut status pengecualian pajak yang selama ini sangat menguntungkan Harvard secara finansial.

“Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap masuk dalam daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” tulis Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social.

“Harvard adalah sebuah LELUCON, mengajarkan Kebencian dan Kebodohan, dan seharusnya tidak lagi menerima Dana Federal,” tambahnya.

Tekanan terhadap Harvard bukanlah kasus yang berdiri sendiri.

Sejak awal masa kampanyenya, Trump memang kerap mengkritik universitas-universitas top, terutama yang dianggap tidak ramah terhadap pandangan konservatif.

Sejak menjabat kembali, pemerintahannya gencar menyoroti universitas-universitas yang menjadi lokasi demonstrasi pro-Palestina.

Beberapa mahasiswa Yahudi mengaku merasa tidak aman dan mengalami pelecehan saat berada di kampus.

Pemerintah pun membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi antisemitisme sejak Februari lalu.

Tim ini telah mengidentifikasi sedikitnya 60 universitas untuk ditinjau lebih lanjut.

Salah satu contoh tekanan yang berhasil adalah Universitas Columbia.

Pada Maret lalu, kampus itu menyetujui beberapa tuntutan pemerintah setelah pendanaan senilai $400 juta dibekukan.

 Columbia kemudian mengganti pimpinan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, serta berjanji untuk mengevaluasi proses penerimaan mahasiswa agar lebih netral dan adil.

Meskipun Harvard tetap bersikeras menjaga otonomi akademik, beberapa perubahan sudah dilakukan.

Bulan lalu, kampus ini memecat pimpinan Pusat Studi Timur Tengah karena dianggap tidak mampu menampilkan pandangan dari sisi Israel secara adil.

Namun hingga kini, Harvard belum memberikan tanggapan langsung terhadap tuntutan terbaru yang diajukan oleh Menteri Kristi Noem.

Baca juga: AS dan Rusia Makin Mesra, Trump Tuding Zelensky Picu Perang Ukraina!

 (Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana)