Anggaran Mobil Dinas Ketua DPRA Rp 3,3 M, Rehab Rumah Dewan Capai Rp 47 M Lebih, Ini Kritikan Formas

Menurutnya, alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas serta fasilitas rumah DPRA, yang nilainya sangat besar mencerminkan kurang peka secara sosial dan ketidakpedulian terhadap kondisi riil masyarakat Aceh yang masih terpuruk secara ekonomi.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil (Formas) Ahmad Fadil Lauser Melayu, kritik pengadaan mobil dan fasilitas rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 

Menurutnya anggaran bernilai puluhan miliar itu lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Kemudian untuk peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

"Masih banyak persoalan mendesak di Aceh yang butuh perhatian serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga minimnya akses pelayanan publik di daerah tertinggal seperti Aceh Singkil," kata Ahmad Fadil Lauser Melayu, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas serta fasilitas rumah DPRA, yang nilainya sangat besar mencerminkan kurang peka secara sosial dan ketidakpedulian terhadap kondisi riil masyarakat Aceh yang masih terpuruk secara ekonomi.

Selain itu penggunaan anggaran tersebut merupakan bagian dari pemborosan.

Baca juga: VIDEO Video Diduga Momen Kapal Kapal AS Dibombardir Houthi Terekam Kamera ABK asal Indonesia

"DPRA seharusnya menjadi contoh efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat, bukan justru sibuk memanjakan diri dengan fasilitas mewah," tegas Fadil.

Disebutkan berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) anggaran pengadaan mobil dinas ketua DPRA Rp 3,3 miliar.

Sedangkan pengadaan mobil dinas para wakil ketua DPRA Rp 5,4 miliar. 

Sementara proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA kata Fadil menyerap dana hingga Rp 47,43 miliar. 

Kemudian anggaran perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp1,53 miliar. 

Berikutnya pengadaan perabot perlengkapan rumah tangga sekitar Rp72,5 miliar.

Baca juga: VIDEO VIRAL Pangeran Tidur Arab Saudi Kini Berusia 36 Tahun, 20 Tahun dalam Keadaan Koma

Ahmad Fadil Lauser Melayu meminta DPRA dan Pemerintah Aceh mengevaluasi ulang kebijakan tersebut dan mengalihkannya untuk anggaran pro rakyat. (*)