Nagan Raya
Bupati TRK Dorong Pembangunan Provinsi Selaras dengan Kabupaten Nagan Raya
“Musrenbang RKPA dan Forum Konsultasi Publik RPJMA adalah ruang penting untuk menyampaikan usulan, masukan, serta memperkuat sinkronisasi...
Penulis: Rizwan | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Rizwan | Nagan Raya
SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Bupati Nagan Raya, Dr TR Keumangan SH MH menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029.
Kegiatan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (15/5/2025) dibuka Wakil Gubernur Fadhlullah SE dan dihadiri pejabat kementerian/lembaga pusat, Anggota DPR/DPD RI dari Aceh, Forkopimda Aceh, Bupati/Wali Kota se-Aceh, DPRA, SKPA, Bappeda se-Aceh, akademisi, perbankan, dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat.
Bupati TRK sapaan TR Keumangan menyambut baik pelaksanaan forum strategis ini.
Menurutnya, partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan sangat krusial untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah terakomodasi dalam dokumen perencanaan provinsi.
“Musrenbang RKPA dan Forum Konsultasi Publik RPJMA adalah ruang penting untuk menyampaikan usulan, masukan, serta memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi," sebut TRK, sapaan akrab Bupati Nagan Raya.
TRK menambahkan bahwa Pemkab Nagan Raya sangat berkepentingan agar prioritas pembangunan provinsi ke depan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Nagan Raya.
"Khususnya dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar TRK usai kegiatan.
Sementara itu, Wagub Fadhullah memaparkan Rencana Pemerintah Aceh untuk membentuk 6 gugus tugas atau task force berdaya gerak tinggi agar eksekusi program kerja tidak terjebak pada pola “business as usual” atau biasa biasa saja.
Keenam gugus tugas itu kata Wagub meliputi Task Force Pengetasan Kemiskinan dan Stunting, kedua, Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance.
"Selanjutnya yang ketiga adalah Task Force Percepatan Investasi dan Industri, keempat adalah Task Force kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah," ujar Fadhlullah.
"Kemudian, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal dan terakhir Task Force Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi," tambahnya.
Wagub juga menyampaikan harapannya agar pada momentum RKP Nasional nanti Pemerintah Pusat dapat menambah sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN di Aceh.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.